DAP: Gereja Berhenti Menari Di atas Penderitan Rakyat Papua

Jayapura, Jubi – Otoritas Dewan Adat Papua wilayah Lapago mendesak gereja-gereja di Papua meminta maaf atas kesalahan masa lalu. Gereja-gereja, harus mengambil sikap yang jelas dan tegas atas penderitaan rakyat Papua yang telah dan sedang terjadi.

“Gereja sudah cukup bermain api. Gereja tidak perlu menari-nari di atas penderitaan rakyat,”kata Dominikus Surabut, sekretaris Dewan Adat Wilayah Lapago kepada jurnalis Jubi di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Minggu (18/06/2016).

Surabut menyampaikan itu sebagai respon atas pesan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dalam pertemuannya dengan para pendeta di Jayapura 16 June 2016. pada pertemuan itu, Pandjaitan mengajak para pendeta khotbah di gereja-gereja untuk mendukung keprihatinan dan kebijakan Pemerintah.

“Saya berharap kepada pendeta jangan berhenti untuk melihat dan membantu serta ikut aktif dalam program pembangunan seperti pembangunan sekolah pola asrama dan pendeta harus punya peranan,” kata Luhut saat tatap muka dengan tokoh agama se-Provinsi Papua di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Jumat (16/6/2016), seperti dilaporkan oleh kabarpapua.com.

Kata Surabut, gereja sudah terlibat penuh membawa orang Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia jauh sebelum Pandjaitan mengajak. Gereja pernah terlibat mengajak orang Papua, membiarkan Pemerintah Indonesia tidak memberikan kebebasan kepada orang Papua dalam pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Pembiaran gereja itu menjadi awal pada pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua yang sedang terjadi. Sementara pelanggaran yang sedang terjadi, kata Surabut, Gereja tidak mempunyai sikap yang jelas. Gereja ikut-ikutan mengajak jemaat gereja taat buta kepada Pemerintah yang sangat militeristik dan tidak berpihak.

“Gereja sudah pernah salah, mengecewakan orang Papua, terlibat aktif dalam sistem penindasan jadi saatnya gereja bertobat bukan terus mendukung dan melakukan kesalahan. Gereja berhenti melakukan kesalahan lagi,”tegasnya.

Kata dia, gereja harus melihat salib yang sedang dipikul rakyat Papua. Rakyat Papua sudah sadar dan sedang berjuang melawan sistem penindasan. Karena itu, gereja harus mendukung rakyat. Papua.

“Gereja bukan khotbah mengajak rakyat tetapi harus khotbah Pemerintah supaya berhenti menjajah. Gereja harus khotbah Pemerintah berhenti membunuh orang Papua,”ungkapnya.

Penehas Lokbere, aktivis HAM Papua mengatakan para pendeta yang hadir harus menyadari Kotbah pemimpin gereja tentang keadilan dan kebenaran sudah tidak mampu lagi mengubah sistem dan ketidakadilan yang mengorbankan masyarakat akar rumput. Pemerintah terus mengabaikan martabat manusia melalui kebijakan-kebijakannya.

“Karena itu, Khotbah bukan ke masyarakat tetapi ke Pemerintah atas tidak berubahnya situasi Papua. Gereja harus turun ke jalan menyuarakan ketidakadilan yangJayapura,” ungkap Peneas Lokbere, kordinator Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Papua di Waena, Kota Jayapura, Papua, pekan lalu.

Kata Lokbere, kotbah yang ada kadang melegitimasi atau mendukung ketidakadilan yang terus berlangsung. Pemimpin gereja tidak berani lagi mencela atau menasehati jemaat yang nakal karena kerjasama saling amankan kepentingan. “Model ini yang terjadi di Papua,” ungkapnya. merendahkan martabat manusia,” ungkap Penehas.(*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment