DAD Paniai: Selama 30 Tahun Sawit Menghadirkan Duka Di Papua

Jayapura, Jubi – Berbagai masalah yang dialami masyarakat adat pemilik ulayat dengan kehadiran perkebunan kelapa sawit di Papua disikapi Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John Gobai.

Ia mengatakan, sejak pertengahan 1980 atau lebih 30 tahun lalu sawit mulai dikembangkan di Papua. Sejak itu juga sawit menghadirkan duka di Papua. Pemerintah dan para investor tak peduli. Hanya memikirkan dolar tanpa mempedulikan kerusakan lingkungan dan manusia di sekitar areal perkebunan.

“Kini masyarakat adat Papua banyak kehilangan hak-hak kepemilikan. Mereka kesulitan mencari nafkah, kesulitan air dimusim kemarau dan banjir pada musim penghujan. Tak hanya itu, mereka ditekanan dan siksaan ketika pengambil alihan status tanah dan hutan. Kelapa sawit sudah menjadi kelapa sabit, yang telah menyabit masa depan masyarakat adat Papua,” kata John Gobai via teleponnya kepada Jubi, Rabu (6/4/2016).

Menurutnya, lahan masyarakat adat untuk generasi kini dan anak cucunya telah “digadai paksa” menjadi milik para investor, pengelola negara, aparat militer, kepolisian dan transmigran dari luar Papua. Tanah-tanah ini kemungkinan besar tak akan kembali menjadi milik masyarakat adat Papua lagi karena penggunaannya akan kian kompleks dan itu menjadi ajang pemerintah untuk berkelit mempertahankannya.

“Sebelum sawit ditanam, sudah ada kerugian ekologis dan biologis. Sekarang akan ada gangguan keseimbangan di alam yang berdampak jangka pendek dan jangka panjang,” ucapnya.

Katanya, kerugian mulai terasa sejak pembukaan hutan tropis di wilayah Papua dan Papua Barat semisal di Arso Kabupaten Keerom, Jayapura dan Prafi Manokwari, Papua Barat. Pembabatan hutan ratusan hektar menimbulkan kerugian. Tempat berburu berbagai hewan liar untuk konsumsi hilang,

Tempat pengambilan kayu untuk rumah dan keperluan lain lenyap, habitat berbagai satwa rusak serta hilangnya berbagai spesies hewan dan tumbuhan endemik juga fungsi lain hutan.

“Dibukanya perkebunan sawit, sarana mendatangkan penganggur dari luar Papua. Mereka ke Papua dengan status baru. Pada akhirnya akan membangun kekuatan kolonialisme, mencekik dan membunuh penduduk asli. Penguasaan sumber daya alam Papua dengan mudah dikeruk untuk kesejahteraan mereka. Ini rumus dasar kolonial dan kapitalis di seluruh dunia,” katanya.

Terpisah, legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, pengalaman selama ini, kehadiran sawit tak menguntungkan masyarakat adat. Justru sebaliknya, masyarakat asli sekitar area lahan sawit terpinggirkan.

“Mereka hanya jadi penonton. Kalaupun ada yang dipekerjakan, jumlahnya minim. Itupun kebanyakan bekerja sebagai buruh harian. Hutan masyarakat adat mulai habis akibat pembukaan lahan sawit,” kata Kadepa.

Katanya, ketika sawit terus dikembangkan di Papua, saat yang bersamaan masyarakat adat kian terpinggirkan. Hutan dan lahan masyarakat adat ‘disulap’ menjadi area perkebunan sawit. (Arjuna Pademme)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment