Arus migrasi ancam ekonomi Orang Asli Papua

Mama Papua berjualan di atas tanah di pinggir jalan lintas Pasar Youtefa, Kota Jayapura – Jubi/Benny Mawel.
Mama Papua berjualan di atas tanah di pinggir jalan lintas Pasar Youtefa, Kota Jayapura – Jubi/Benny Mawel.

Jayapura, Jubi – Perjuangan orang asli Papua mencapai kesejahteraan makin sulit di tengah derasnya arus migrasi ke Papua. Orang Papua makin tersingkir, bahkan makin terancam dengan masuknya pemodal besar.

Yakop Kilungga, tukang ojek di Padang Bulan, Abepura, Kota Jayapura mengaku merasakan hal itu. Ia melihat makin bannyak muncul tukang ojek yang berdampak pada penghasilnya.

“Dulu Rp200 ribu sehari, lalu turun Rp100 ribu, dalam dua tahun terakhir hanya Rp50 ribu per hari,” katanya kepada Jubi, Rabu (26/10/2016).

Yos Yogobi, perwakilan tukang ojek di Kabupaten Jayawijaya mengeluhkan hal serupa. Menurutnya, kehadiran pendatang yang berprofesi sebagai tukang ojek sebagai penyebab utama penurunan penghasilan.

“Orang luar terus bertambah, penghasilan terus menurun, dulu penghasilan per hari bisa Rp300 ribu, sekarang hanya Rp70 ribu,” katanya.

Perubahan itu juga dirasakan Samuel Kunep, satu-satunya orang asli Papua berdagang pisang di Pasar Sentral Regional Youtefa, Kota Jayapura.

“Jumlah pedagang pisang terus bertambah, sekarang sudah ada di setiap lorong dan tengah pasar,”ujar pria asal Genyem itu.

Itu berdampak pada penurunan pengghasilannya.Untuk mengatasi, ia memilih menjual dengan harga murah dengan untung lebih kecil tapi laku dalam seminggu, dibanding harga lebih mahal dengan menaruh di kios buah tapi laku dalam dua minggu.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Djarot Soetanto menyebutkan, pertumbuhan penduduk di Papua sangat tinggi.Dalam sepuluh tahun terakhir (2000-2010) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Papua tertinggi di Indonesia.Salah satu indicator, tingginya tingkat penduduk yang masuk ke Papua.

Pastor Djohn Jongga, Imam Diosesan Keuskupan Jayapura berpendapat, orang Papua tidak bisa lagi bersaing dalam arus migrasi yang tinggi tanpa bantuan pemerintah.

“Pemerintah mesti membantu rakyat Papua mengubah kesejahteraan hidup dengan membuat satu kebijakan afirmatif,” katanya.

Menurutnya, pemerintah sudah memulai kebijakan afirmatif dengan UU No. 21/2001 tetang Otonomi Khusus Papua, namun belum diterjemahkan dengan baik. Pemerintah mesti lebih serius membuat peraturan khusus dengan focus pada pengembangan ekonomi rakyat Papua. (*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment