Arcandra Dicopot, Izin Ekspor Konsentrat PT. Freeport Harus Dicabut

Jayapura, Jubi – Baru 2 minggu menjabat, Arcandra Tahar, Menteri ESDM Kabinet Kerja Jokowi yang menggantikan Sudirman Said, telah mengeluarkan perpanjangan izin ekspor untuk yang ke-5 bagi PT. Freeport Indonesia, mulai 9 Agustus 2016 hingga 11 Januari 2017.

Jabatan Menteri ESDM itu akhirnya dicopot oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (15/8) lalu, akibat tekanan publik yang ramai di berbagai media terhadap status ganda kewarganegaraannya (AS dan Indonesia).

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah, dalam pernyataan persnya di Jakarta, Senin (15/8/2016) mengatakan bahwa keputusan pencopotan itu seharusnya ditindaklanjuti dengan peninjauan ulang salah keputusan Archandra terkait perpanjangan izin ekspor konsentrat PT Freeport.

“Jika pemerintah konsisten menegakkan hukum, maka sedari awal Freeport tidak diperbolehkan melakukan ekspor konsentrat sebelum membangun smelter sebagimana diamanatkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean, seperti dilansir CNN Indonesia Selasa, (16/8). Dia mendesak pemerintah membatalkan semua produk hukum yang ditandatangani Arcandra Tahar.

“Semua produk hukum yang sudah di keluarkan oleh Archandra Tahar harus dinyatakan batal demi hukum, termasuk pemberhentian pengangkatan staf-staf khusus Arcandra saat jadi Menteri ESDM,” ujarnya.

Menurut Jatam perpanjangan Izin Ekspor konsentrat kali ini dimanfaatkan oleh Freeport untuk meningkatkan produksi hingga 1,4 juta ton, ujarnya.

Dan berkat “jasa” kementerian ESDM yang secara bersama-sama melanggar UU No. 4 Tahun 2009, “total fasilitas perpanjangan izin ekspor Freeport yang diperoleh sejak 2014 hingga Januari 2017 nanti, mengekspor 4,55 juta ton konsentrat” kata Merah.

Lebih lanjut, Merah mengatakan berbagai persoalan kontroversial sudah melingkupi relasi pemerintah dengan PT. Freeport, seperti kasus “Papa Minta Saham”. Belum lagi persoalan keselamatan masyarakat, pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan aktivitas penambangan PT. Freeport di Papua.

Melihat keseluruhan hal itu, Merah menuntut pemerintah melakukan moratorium operasi PT Freeport. “Jika Presiden Jokowi tidak menindaklanjuti pencopotan Archandra dengan langkah serius, meninjau ulang perpanjangan izin ekspor dan melakukan evaluasi menyeluruh, maka seluruh drama ini hanya menguntungkan PT. Freeport Indonesia dan investasi Amerika”, tegasnya.

Jatam mencatat, dalam kurun 2014-2015, melalui perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat ini, Freeport telah memproduksi 1.016 juta pon tembaga dan 1.663.000 t oz (Troy Ons) emas. Total uang yang diperoleh Freeport dari dua tahun menikmati fasilitas perpanjangan izin ekspor mencapai USD 256 miliar atau Rp 3.328 triliun. Angka tersebut setara dua kali APBN Indonesia.(*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment