Ahli Waris HB VII Tantang Keraton Yogya

sindo – Edisi 15-12-2016- YOGYAKARTA – Persoalan Sultan Ground semakin rumit. Kubu yang mengaku trah Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) VII menyatakan paling berhak memanfaatkan tanah Kasultanan, bahkan mereka menantang pihak Keraton Yogyakarta untuk membuktikan siapa paling berhak atas Sultan Ground.

Karena merasa benar, ahli waris Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) VII sampai saat ini sudah mengeluarkan lebih dari 1.000 surat kekancingan untuk diolah atau dimanfaatkan warga di DIY. Surat kekancingan ini berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Kawedanan Hageng Panitikismo atau lembaga Keraton Yogyakarta membidangi pertanahan.

Salah satu ahli waris Sultan HB VII, Raden Mas Triyanto Sumarsono mengatakan, seribuan surat kekancingan tersebut dikeluarkan atas permintaanwargayanginginmengelola dan memanfaatkannya. “Sewanya berapa tergantung luas, lokasi dan lamanya memanfaatkannya,” ungkap Triyanto di DPRD DIY kemarin.

Canggah atau keturunan keempat Sultan HB VII ini menegaskan, pihaknya yang paling berhak mengeluarkan surat kekancingan. “Kami selaku ahli waris turun-temurun Sultan HB VII adalah yang paling berhak atas tanah Keraton Yogyakarta,” katanya. Triyanto menjelaskan, sebelum Keraton Yogyakarta bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Keraton Yogyakarta sudah memiliki peraturan pertanahan atau agraria yang diatur dalam Rijskblad Kasultanan.

Rijskblad Kasultanan ditulis Sultan HB VII dengan Nomor 16/1918 yang dikeluarkan pada 8 Agustus 1918. Saat Keraton Yogyakarta bergabung dengan NKRI, Rijksblad Kasultanan tetap berlaku. Dia mencontohkan UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok- Pokok Agraria (UUPA) ditandatangani oleh Presiden Soekarno.

Saat Presiden meninggal, UU tersebut masih berlaku. “Sama, Sultan HB VII sudah meninggal, tapi aturan yang dibuatnya tetap berlaku,” ujarnya. Triyanto menegaskan, ahli waris turun-temurun HB VII paling berhak atas tanah Keraton juga dibuktikan dengan persil Sultan Ground sudah terdaftar sebagai hak eigendom HB VII.

“Jadi yang memiliki status hukum adalah hak eigedom – nya yakni hak milik perseorangan mutlak (HB VII) yang dapat diwariskan dan tidak bisa diganggu gugat,” ungkapnya. Menurut dia, Rijksblad Kasultanan ditulis saat Sultan HB VII bertakhta. Jadi Rijksblad Kasultananbukanundang- undang peninggalan kolonial, melainkan produk hukum agraria dibuat oleh raja yang bertakhta pada saat itu.

Dalam Rijksblad Kasultanan, Sultan HB VII menuliskan, “ingsun menggalehake siti ingsun, bumiingsun, sing oraonotondo yekti andarbene liyan nganggo bukti hak eigendom niku keraton ingsun (tanah dan bumi saya, yang tidak ada tanda bukti yang dibuktikan dengan hak eigendom itu kerajaan saya pribadi).

Atas dasar itu, RM Triyanto berani membuktikan siapa yang paling berhak atas tanah Kasultanan. Dengan Kawedanan Hageng Panitikismo Keraton Yogyakarta pun berani membuktikannya. “Ayo kita uji siapa yang paling berhak,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Penghageng Tepas Tanda Yekti Keraton Yogyakarta Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudhahadiningrat mengatakan yang berhak mengeluarkan surat kekancingan di Kasultanan hanya satu, Kawedanan Hageng Panitikismo. “Panitikismo diketuai KGPH Hadiwinoto, di luar itu adalah abal-abal,” katanya.

Namun, diakuinya Keraton sudah mendapatkan informasi terkait ada sejumlah orang yang mengaku trah HB VII yang memanfaatkanSG. Bahkan, mereka menjual dan mengaveling tanah SG kepada warga. “Mereka adalah oknum, bukan petugas Keraton. Mereka memanfaatkan keuntungan sebelum lahirnya Perdais Pertahanan,” ujarnya.

ridwan anshori

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment