9 juta lahan di Papua dikuasai usaha pertambangan

Salah satu lokasi tambang emas di Nabire, Papua - Dok. Jubi
Salah satu lokasi tambang emas di Nabire, Papua – Dok. Jubi

Jayapura, Jubi – Mahasiswa Papua di Jayapura menegaskan, tanah Papua bukanlah wilayah tak bertuan, sebab tanah ini telah dihuni berbagai suku bangsa Melanesia sejak ribuan tahun sebelum bangsa-bangsa lain datang menguasai tanah Papua.

Juru bicara GempaR Papua, Alfa Rohrohmana mengatakan, kehidupan Orang asli Papua (OAP) sangat tergantung kepada tanah, hutan dan segala yang ada di dalamnya. Mayoritas mereka kata dia berada di kampung-kampung asli hingga sekarang. Tetapi dengan laju pembangunan yang tidak sehat,lanjut dia  mereka mendapatkan suatu ancaman, yaitu kehilangan tanah, hutan, mata pencarian hingga identitas kultural mereka. Bahkan kemiskinan menjadi sesuatu yang alamiah bagi mereka yang hidup di atas tanah dengan kekayaan alam yang melimpah ini.

“Hingga pada 2016 telah terdata perusahaan dengan berbagai klasifikasi di antaranya, perusahan pertambangan di Papua Barat telah menguasai lahan 3.178.722 Ha dengan 115 izin perusahaan. Sedangkan, pertambangan di Papua 5.932.071 Ha dengan 125 izin perusahaan. Perusahaan HPH (hak penguasaan hutan) sendiri di Papua Barat 5.388.983 Ha dengan 35 izin perusahaan, Papua 7.945.277 Ha dengan 41 izin perusahaan. Perusahaan sawit secara keseluruhan Papua dan Papua Barat adalah 2.453.484 Ha. Sedangkan perusahaan HTI secara keseluruhan adalah 4.321.118,” jelasnya kepada wartawan di Abepura, Selasa, (15/11/2016).

Dia meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat (Pempus), hampir tidak memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada masyarakat adat khususnya masyaratkat asli Papua. Oleh karena itu kata dia implementasi UU Otonomi Khusus Papua dipertanyakan.

“Walaupun dalam dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 huruf I disebutkan bahwa; pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungandan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara,” katanya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USTJ, Nelius Wenda mengatakan, MRP juga berkedudukan sama dengan Gubernur dan DPRP yang ditugaskan UU Otsus Papua untuk  proteksi dan memberikan   keberpihakan (afirmatif). Kata dia  dalam pelaksanaannya MRP dinilai sebagai lembaga ‘ompong’. “Sebab MRP selama ini tidak diberikan ruang yang cukup secara regulasi, selain  pengusulan, memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada setiap kebijakan dari pemerintah Papua maupun pusat terkait Provinsi Papua,” jelas Nelius.

Lanjutnya, UU Pemerintahan DaerahNomor 32 Tahun2004 juga mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat adat. Bab I pasal 1 menyebutkan desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.

“Sehingga bukan tidak mungkin penghormatan terhadap masyarakat adat bisa berikan tanpa mencederainya,” ujarnya.(*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment