10 Persen Kelebihan Pajak Freeport Sejak 1967 Harus Kembali Ke Papua

Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Ruben Magai mengatakan pemerintah mendesak pengembalian 10 persen kelebihan bayar pajak penghasilan PT. Freeport Indonesia ke Pemerintah Provinsi Papua.

Sejak tambang emas dan tembaga terbesar di dunia tersebut menandatangani Kontrak Karya (KK) pertama untuk beroperasi di Papua pada 1967 lalu, perusahaan ini membayar pajak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 35 persen. Padahal sesuai UU nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, wajib pajak hanya membayar 25 persen. Freeport membayar 35 persen berdasarkan Kontrak Karya.

“10 persen ini masuk begitu saja ke kas negara. Ini yang kini kami perjuangkan untuk dikembalikan ke Papua. Kalau tak dikembalikan, kami akan gugat ke Pengadilan Pajak dan melaporkan ke KPK. Kami menuntut hak kami. Bukan menuntut dana APBN,” kata Ruben Magai akhir pekan lalu.

Menurutnya, beberapa waktu lalu barulah Freeport terbuka kepada Pemprov Papua jika ada kelebihan pembayaran pajak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 10 persen yang bisa diambil Pemprov Papua jika dibutuhkan.

“Selama ini Freeport tak jujur. Nanti setelah rencana perpanjangan Kontrak Karya ketiga mereka menemui berbagai hambatan barulah Freeport terbuka. Selama ini Freeport tak menyampaikan itu. Ini uang tak bertuan karena tak sesuai UU yang berlaku,” ucapnya.

Katanya, jika sebagian kelebihan bayar pajak PT. Freeport bisa dikembalikan ke Pemprov Papua akan dipergunakan untuk membangun berbagai sarana di Papua. Misalnya fasilitas PON 2020 dan pembangunan beberapa rumah sakit di sejumlah kabupaten seperti yang direncanakan Gubernur Papua.

“10 persen kelebihan pajak Freeport itu nominalnya ratusan triliun. Kini Pemprov Papua mengajukan Rp. 3 triliun lebih untuk pembangunan beberapa rumah sakit dan venue-venue PON serta lainnya. Sudah diusulkan dalam bentuk RKA yang diajukan ke Jakarta. Kami harap dana dikembalikan ke Pemprov Papua. Emas itu ada di Papua, bukan di Pulau Jawa,” katanya.

Dugaan kelebihan bayar pajak Freeport sebesar 10 persen ke Pemerintah Indonesia merupakan salah satu hal yang dipertanyakan Pansus Freeport DPR Papua ketika bertemu pihak Dirjen Pajak di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta akhir Mei lalu.

Ketika itu Ketua Pansus Freeport, Yan Permenas Mandenas mengatakan, 10 persen kelebihan bayar pajak Freeport itu harusnya dikembalikan ke daerah. Namun hingga kini dana 10 persen dari kelebihan bayar pajak tersebut entah kemana.

“Hingga kini kami memperjuangkan 10 persen itu agar apa yang menjadi hak daerah dikembalikan ke Papua untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Yan.

Menurutnya, total penerimaan daerah sejak 2007-2015 baru mencapai kurang lebih Rp 635 miliar. Dalam beberapa tahun berjalan, penerimaan pajak dari Freeport masih jauh dari harapan,” ucapnya. (*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment