Tuntut Pembayaran Ulayat dan Lokasi Gedung Dewan

Sumber Berita: Kamis, 29 Januari 2015 11:08, BintangPAPUA.com

JAYAPURA – Sejumlah orang masyarakat adat dari Kayu Pulo, Kota Jayapura mendatangi Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, pada Rabu (28/1) pagi.

Kedatangan sejumlah masyarakat kayu pulo tersebut, diterima langsung Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni untuk meminta memfasilitasi penyelesaian pembayaran lokasi gedung DPR Papua dan penyelesaian hak ulayat laut yang berada di daerah Tobati, Kota Jayapura.
Fred Chay selaku pemilik hak ulayat lokasi gedung DPR Papua mengatakan, kedatangan mereka ke DPR Papua yang diterima Ketua Komisi I DPR Papua untuk menuntut penyelesaian pembayaran ulayat tanah gedung DPR Papua.

Pasalnya, sejak gedung itu dibangun pada tahun 1990-an dan diresmikan oleh Gubernur Papua pada tahun 2 April 1998, hingga kini pemilik hak ulayat belum pernah menerima pembayaran ulayat tersebut.

“Sejak jaman almarhum ayah saya, kami sudah bicara masalah ini. Tapi hingga kini belum ada penyelesaiannya. Kami sudah berupaya selama ini, namun hanya janji akan diselesaikan, sehingga kami dating kesini agar ada penyelesaian, sesuai harapan kami. Kami hanya mau hak ulayat di hargai,” kata Fred Chay kepada wartawan kemarin.

Sementara itu, salah satu Tokoh Masyarakat Kayu Pulo, Haji Youwe menuturkan, kedatangannya ke Komisi I DPR Papua, untuk menyampaikan aspirasi atas keluhan masyarakat mengenai hak ulayat laut di kayu pulo.

“Aspirasi ini sudah diterima Komisi I DPR Papua dan mereka akan menindaklanjuti lokasi minggu depan. Nanti mereka akan sesuaikan waktu karena mereka akan membahas dengan para tim ahli,” kata Haji Youwe.

Ditempat yang sama, Ondoafi Kayu Pulo dari Suku Youwe, Feri Youwe meminta DPRP membuat Perda mengenai kapal yang berlabuh di Kayu Pulo. “Kami datang ke sini untuk memindahkan masyarakat Buton yang mendiami Pulau Kosong. Sebab lokasi itu direncanakan akan dijadikan objek wisata,” katanya.

Ia menuturkan, pihak masyarakat Pulo telah menyiapkan lahan untuk masyarakat Buton. Namun kini tinggal bagaimana pemerintah melihat hal tersebut. “Memang kami belum ketemu warga Buton dan yang jelas, lokasi itu mau dijadikan objek wisata untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat,” ujarnya. (Loy/art/lo2)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment