Tim Pemberdayaan Tujuh Suku Tolak Tawaran PTFI Senilai Rp. 13,7 Miliar

Jayapura, Jubi – Setelah lima tahun berjuangan, Tim Pemberdayaan Masyarakat dan Karyawan Tujuh Suku PT. Freeport (PTFI) akhirnya mendapat legalitas dari manajemen tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Mimika, Papua itu.

Perjuangan tim Pemberdayaan Tujuh Suku tak mudah. Berbagai tantangan harus dilalui untuk mendapat pengakuan dari manajemen PTFI. Selain ada pihak tertentu berusaha menggagalkan usaha mereka, hingga tawaran uang puluhan miliar rupiah dari manajemen PTFI. Tapi bagi mereka, hak-hak karyawan PTFI dari tujuh suku lebih penting.

“Ketika awal-awal kami memperjuangkan pembentukan Departemen Pemberdayaan Masyarakat dan Karyawan Tujuh Suku, ada kelompok dalam manajemen PT. Freeport yang tak suka perjuangan kami menawarkan Rp. 13 miliar 700 juta, serta bonus setiap bulannya, sebagai uang tutup mulut. Tapi kami tolak,” kata Sekjen Tim Pemberdayaan Tujuh Suku, Manase Degei kepada Jubi di Jayapura, Selasa (3/11/2015) malam.
“Kami justru menyampaikan hal tersebut ketika pertemuan dengan para petinggi Freeport dan petinggi negara di Jakarta kala itu. Kami tak minta uang. Tapi bicara keberpihakan dan hak kami,” ucapnya lagi.

Petinggi PTFI akhirnya menyuruh tim membuat program dan disetujui oleh pimpinan PTFI di Jakarta. Tim Pemberdayaan kata dia, mempresentasikan program dan tawarkan jual ke manajemen.

Selama ini kata Degei, setiap ada aksi karyawan PTFI menenantang menajemen, karyawan dari tujuh suku selalu pasang badan. Namun perlahan, mereka sadar hanya dimanfaatkan, sehingga akhirnya memperjuangkan terbentuknya Departemen Pemberdayaan.
“Kami tak ingin selalu “dijual” untuk kepentingan oknum-oknum tertentu. Kami ingin bangkit di atas tanah kami sendiri. Makanya kami memperjuangkan Departemen Pemberdayaan,” katanya.

Anggota Tim Pemberdayaan Tujuh Suku, Yulianus Nawipa mengatakan hal yang sama. Kata dia, kenapa hanya tujuh suku yakni Suku Damal, Amungme, Kamoro, Mee, Dani, Moni dan Nduga yang dibicarakan, bukan Papua secara keseluruhan, itu lantaran mereka tak punya dasar untuk mengatasnamakan semua masyarakat Papua.

“Kami tak mau bicara Papua secara keseluruhan karena khawatir dipolitisir. Tapi bukan berarti kami membeda-bedakan suku yang ada. Baik Papua maupun non Papua,” kata Nawipa. (Arjuna Pademme)

Author : Arjuna Pademme, November 4, 2015 at 20:49:45 W

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment