Tidak Cocok Jika Bangun Jalan Kereta Api di Papua

Diterbitkan: BintangPapua.com, Selasa, 20 Januari 2015 06:26,

JAYAPURA – Presiden Jokowi akan membentuk tim khusus untuk melakukan penelitian berbagai aspek untuk memastikan bisa tidaknya pembangunan jalan Kereta Api di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tim peneliti bentukan Presiden Jokowi segera melakukan penelitian itu pada 2015 ini.

Dosen Fakultas Teknik Uncen Jayapura Panus Jingga, akhir pekan mengatakan, kebijakan pembangunan jalan Kereta Api yang diambil Presiden Jokowi bisa dikatakan sebuah kebijakan politik dalam rangka meminimalisir kesenjangan mahalnya transportasi di Papua.

Namun, perlu mendapatkan perhatian masalah geografis Papua tidak sama dengan geogragis di Pulau Jawa. Perbedaan geografis itu nampak dari banyaknya pegunungan dan lembah di Papua sementara Pulau Jawa memiliki wilayah daratan yang datar dan luas, tidak demikian medan di Papua cukub berat untuk pembangunan jalur Kereta Api.

Kereta Api, kata Panus Jingga bisa melewati tanjakan 75 hingga 80 derajat, lebih dari itu Kereta Api tak mampu menanjak. Kalaupun kebijakan Presiden tetap agar kedua Provinsi di Papua itu memiliki jalur Kereta Api, maka akan diikuti dengan pembangunan terowongan terowongan Kereta Api yang banyak disetiap titik, karena medan geografis yang berat.

“Pembangunan terowongan Kereta Api yang akan dibuat, butuh biaya besar termasuk tenaga pengawas yang dibutuhkan mengawasi setiap terowongan itu,” ujar Panus.

Dosen Fakultas Teknik Uncen Jayapura ini berpendapat, butuh biaya besar untuk pembangunan jalan Kereta Api dan pembangunannya tak akan selesai dalam waktu lima tahun, bisa cepat sepuluh tahun lebih bahkan puluhan tahun. Kalaupun jalan Kereta Api akan dibanguan rute pertama adalah Jayapura- Sorong. Secara teknis, jalan Kereta Api akan melalui celah yang agak rendah.

Panus menyatakan, kebijakan pembangunan jalan Kereta Api sah-sah saja, namun Presiden Jokowi diajak melihat kembali terobosan jalan yang tengah dirintis UP4B di Papua, sementara UP4B berakhir masa jabatannya padahal pembangunan infrastruktur jalan dalam proses berjalan, alangkah bijaknya hal ini dilihat kembali Presiden Jokowi, kalau bisa proses pembangunan infrastruktur jalan yang dirintis UP4B dilanjutkan Presiden, ketimbang membangun jalan Kereta Api.

Jalan-jalan yang sementara dikerjakan UP4B itu ditangani langsung oleh 18 Denzipur, mulai dari Kabupaten Sarmi sampai ke Sorong. Panus mengatakan pembangunan jalan ini yang perlu didorong oleh Presiden melalui Pemerintah Daerah, sementara TNI ditempatkan untuk mengerjakan jalan itu. Panus pesimis terkait pembangunan jalan Kereta Api ini, bahkan periode 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi belum tentu jalan Kereta Api dapat selesai di bangun, bisa saja terbengkalai, seperti halnya pembangunan jalan Trans Irian Jayapura – Wamena yang terbengkalai.

Lebih lanjut Panus menerangkan, pembangunan infrastruktur Kereta Api dimungkinkan selain geografis juga pertimbangan jumlah penduduk, di Papua penduduk masih sedikit tak sebanding Pulau Jawa dengan jumlah penduduk padat hingga Kereta Api mengambil peran besar dalam transportasi masyarakat disana. Di Pulau Jawa banyak penumpang naik turun, pendapat dari Perusahaan Kereta Api akan bertambah karena banyaknya penumpang, artinya ada pendapatan masuk.

Kondisi geografis Papua dengan jumlah penduduk yang sedikit, ketika jalan Kereta Api dibangun melalui daerah tertentu yang sedikit penumpang, jawatan Kereta Api akan rugi dan tak mau ambil resiko. “Banyak hal perlu mendapatkan pertimbangan,” ujarnya. Selain kondisi tanah di Papua yang 75 persen labil kemungkinan besar rel Kereta Api akan tertimbun longsor atau terjadinya longsor kebawah sebagai dampak pembangunan jalan Kereta Api di tanah labil.

Rasa pesimis itu diungkapkan Panus, “Pembangunan jalan Kereta Api di Papua itu tak masuk akal”, menurutnya. (Ven/don/l03)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment