Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam NKRI yang Kapitalis

Saya, Jhon Yonathan Kwano berani mengatakan bahwa Indonesia sebetulnya, dalam prakteknya menjalankan ekonomi liberal, kapitalisme yang nyata-nyata, walapun di bibirnya, dalam Undang-Undangnya, jelas-jelas mengaku diri sebagai penganut sistem ekonomi kerakyatan. Apakah ini resiko politik luar negeri yang bebas aktif, alias non-blok?

Saya, Jhon Yonathan Kwano berpendapat, bahwa memang para pendiri NKRI adalah kaum sosialis, yang menginginkan negara Indonesia berdiri berdasarkan prinsip-prinsip komunal dan kebersamaan (gotong-royong dan kekeluargaan). Saya menyebut pendiri negara sebagai kaum sosialis bukan berarti mereka menganut paham sosialis, mereka secara alamiah, atau kami semua secara hukum alam adalah orang-orang sosialis, tanpa terkecuali.

Lain cerita dengan penerus kemerdekaan Indonesia, mulai dari Presiden Soeharto waktu itu. Soekarno sebagai Presiden pertama sebenarnya dilengserkan karena keberpihakan dia yang mati-matian membela sistem ekonomi kerakyatan. Dibandingkan dengan Joko Widodo saat ini, beliau tampil seolah-olah sebagai pembela rakyat, tetapi sebenarnya beliau ialah idola para konglomerat, pemimpin ideal bagi kaum kapitalis. Ia mengamankan rakyat agar tidak memberontak, tetapi pada waktu bersamaan, atau sesudah itu ia juga mengamankan kapitalisme berjalan dengan aman dan tertib, lancar dan harmonis, tanpa kendala, tanpa diketahui banyak orang.

Secara strategis saya lihat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden yang sangat hati-hati mengambil keputusan. Memang banyak dari kita selama beliau menjabat menganggap tidak tetas. Tetapi ternyata memang harus hati-hati. Berbeda dengan Joko Widodo, keputusan diambil dengan percaya diri dan begitu cepat, sesuai motto Jusuf Kalla, lebih cepat lebih baik. Akan tetapi resikonya kapitailsme di NKRI telah mengakar-kuat, beton-beton kejayaan kini dikukuhkan teguh oleh kehadiran Jokowi ke pentas politik nasional Indonesia.

Walaupun kelihatan Joko Widodo tampil membela rakyat, memihak kepada Wong Cilik, sebenarnya Joko Widodo ialah kapitails murni, yang memperjuangkan kepentingan liberalisasi di negara Indonesia.

Masih banyak orang Indonesia, terutama kaum intelektual dan rakyat kecil di kampung-kampung memaksa diri mereka mempercayai Soekarno dan M. Hatta, dan berkata bahwa Indonesia merdeka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yaitu sebuah slogan sosialis. Faktanya keadilan semakin lama semakin lari dari negara bernama Indonesia. Buktinya kemakmuran hanya dinikmati oleh segelintir orang, persis yang dihasilkan oleh kapitailsme, bukan demokrasi ekonomi seperti diamanatkan dalam UUD 1945.

Tidak mau ketinggalan, Majelis Rakyat Papua sejak kemarin dan hari ini menggelar Seminar/ Lokakarya hendak menggolkan sebuah Peraturan Pemerintah Provinsi Papua yang secara khusus mengatur Ekonomi Kerakyatan bagi Perempuan Papua. Apakah mungkin membangun ekonomi kerakyatan di dalam sebuah negara Indonesia yang kapitails? merupakan pertanyaan buat kita semua, pelaku usaha, pengambil kebijakan publik dan akademisi.

Saya sendiri berpendapat, siapa saja berbicara tentang Ekonomi Kerakyatan, dia harus berbicara dalam kerangka Koperasi, berbicara untuk (1) mendirikan koperasi dan pada waktu yang berasmaan (2) membenahi koperasi-koperasi yang sudah ada. Sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi kerakyatan hadir dengan wajahnya masing-masing. Koperasi ialah wajah atau wujud nyata dari sistem ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, walaupun kita berbicara tentang ekonomi kerakyatan tetapi tidak berbicara tentang  atau di dalam kerangka Koperasi sebagai Badan Usaha, maka sebenarnya kita sedang bersandiwara, di panggung globalisasi ekonomi ala neo-liberal.

Pantas saja itu memang yang sedang terjadi di Tanah Papua, karena Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di bagian Barat Pulau New Guinea ini berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam realitas pengalaman hidup kita ialah sebuah negara kapitalis, walaupun dalam pengakuannya ia bercita-cita mewujudkan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Entah itu MRP yang menyelenggarakan acara, atau Dewan Adat Papua dengan agenda membela hak-hak orang asli Papua, kita tetap berbicara dalam permainan neolib, kapitalisasi ekonomi masyarakat Papua.

Oleh karena itu, saya, Jhon Yonathan Kwano mengundang kita semua, Orang Asli Papua, mendukung kebijakan KSU Baliem Arabica mendorong pendirian koperasi-koperasi Papua dan kios serta minimarket Papua berbasiskan kekerabatan, kekeluargaan dan persaudaraan, seperti diulas dalam papuabank.com

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment