Pemprov Desak Freeport Tetap Bangun Smelter di Papua

Pemprov Desak Freeport Tetap Bangun Smelter di Papua

Sumber Berita: Selasa, 03 Februari 2015 01:38, BintangPAPUA.com

JAKARTA – Upaya Pemerintah Provinsi Papua dan beberapa kabupaten di Papua untuk memperjuangkan pembangunan Smelter untuk dibangun di Papua terus dilakukan. Jika sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH., dan sejumlah Bupati sebagai pemilik hak ulayat seperti Bupati Mimika, Bupati Puncak, Bupati Intan Jaya, Bupati Puncak Jaya telah bertemu langsung dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta belum lama ini. Maka pada Selasa (2/2) kemarin, Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH., diwakilkan Asisten I Sekda Provinsi Papua Doren Wakerwa, SH., dan sejumlah Bupati terkait yakni Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE., Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, Bupati Nduga Yairus Gwijangge, Bupati Puncak Wellem Wandik, Ketua DPRP Yunus Wonda yang diwakilkan Maria Duwitou kembali melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin di Jakarta.

Sebagaimana keterangan pers yang dikirimkan staf gubernur yang diterima redaksi Bintang Papua, Selasa kemarin, dalam pertemuan itu Asisten I Papua, Doren Wakerwa menyatakan pemerintah daerah serta elemen masyarakat Papua menolak keras rencana pembangunan smelter di Gresik. Pihaknya mendesak PTFI supaya membangun Smelter tersebut di Papua guna mensejahterakan rakyat.

Diakuinya bahwa pembangunan Smelter di Papua sama sekali tidak ada motif atau unsur politiknya tapi semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Gubernur Papua Lukas Enembe saat ini merupakan Gubernur ketiga setelah pemberlakuan Otsus. Oleh sebab itu, Papua sebagai bagian dari NKRI, maka sudah sepatutnya Smelter harus tetap dibangun di Papua dan bila tidak dibangun di Papua maka Papua seolah-olah bukan bagian dari NKRI.

“Ya kalau PTFI tetap berencana membangun Smelter di Gresik maka dengan tegas dalam pertemuan ini kami sepakat supaya PTFI angkat kaki dari bumi Cenderawasih,” tegasnya didepan Presdir PTFI.

Ia menjelaskan, pemerintah sudah berupaya dan akan memulai pembangunan Smelter tersebut dengan menggandeng investor asing untuk membantu pemerintah. Untuk itu, kalau sampai PTFI tidak mampu membangun Smelter tersebut maka pemerintah siap membangun dengan catatan bahwa PTFI wajib menggunakan Smelter yang sudah dibangun pemerintah.

Sementara itu, Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyampaikan sembilan pokok pernyataan kepada Presdir Freeport. Kesembilan pernyataan tersebut antara lain pembangunan smelter harus di Papua kemudian Pembangunan pabrik semen, PLTA Urumuka, Pembangunan kereta api.

Selain itu, infrastruktur jalan, Managemen tailing untuk home industri, Disvestasi saham 30 persen antara lain 9.36 persen untuk pusat dan 20,64 persen gabungan Pemprov, kabupaten dan pemilik ulayat. Kemudian Kontrak kerja di tahun 2021 harus ditandatangani 2 tahun sebelum berakhir kontrak saat ini, termasuk PTFI harus membangun kantor pusat di Timika.

Ditempat yang sama Presdir PTFI mengakui bahwa untuk membangun Smelter akan membentuk tim teknis antara Pemprov Papua dengan PTFI guna mengkaji dari berbagai aspek. Kemudian masalah pembangunan Smelter di Papua Presidir belum bisa memberikan jawaban pasti pasalnya ia masih akan berkoordinasi dengan pemilik tambang raksasa tersebut di Amerika.(art/art/lo2)
Baca 3 kali

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment