Para Pencuri Kayu Harus Diberantas

Rabu, 25 Februari 2015 00:34, BintangPAPUA.com

Dari Sidak Komisi IV DPRP dalam Rangka Melihat 16 ton Kubik Kayu yang Disita Dishut Papua

JAYAPURA – Kemarin, Selasa, (24/2), Ketua Komisi IV DPRP Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Infrastruktur, Boy Markus Dawir, SP, didampingi jajarannya melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Markas Satuan Polisi Operasi Reaksi Cepat (SPORC) Brigadir Kanguru Bala Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Papua. Sidak ini bertujuan untuk melihat langsung 16 ton kayu ilegal yang ditangkap Polisi Kehutanan (Polhut) Dinas Kehutanan Provinsi Papua bersama SPORC Brigadir Kanguru yang diback up Brimoda Papua pada Kamis, (18/2) pukul 02.00 Wit dini hari lalu.

Ketua Komisi IV DPRP Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Infrastruktur, Boy Markus Dawir, SP, mengatakan, Sidak yang dilakukan Komisi IV DPRP sehubungan dengan telah ditangkapnya 4 kontainer kayu merbau pacakan ilegal yang dokumennya kurang lengkap, sehingga berpotensi merugikan pemerintah dan rakyat Papua, khususnya pemilik hak ulayat.

Ditegaskan, tertangkapnya 4 kontainer kayu ilegal itu merupakan bukti nyata adanya pencurian kayu di Papua, dimana juga barulah nampak kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BBKSDA Provinsi Papua dalam melindungi hasil-hasil hutan di Tanah Papua yang adalah milik rakyat Papua.

“Kami sudah turun lihat, maka kami segera lakukan evaluasi apakah bentuk Pansus untuk melakukan penertiban terhadap seluruh usaha kayu di Provinsi Papua,” ungkapnya kepada wartawan disela-sela Sidaknya di Markas SPORC BBKSDA Provinsi Papua di Kotaraja, Selasa, (24/2).

Pansus penertiban ini dimaksudkan agar kedepannya masyarakat pemilik hutan kayu ini, bisa betul-betul menikmati hasil hutannya/kayunya dengan baik, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari laporan yang diterima dirinya bahwa kayu yang dibeli oleh para pencuri ilegal ini hanya dengan harga Rp 90 ribu/meter kubik, namun ketika dijual di Surabaya harganya mencapai Rp 7 juta/meter kubik. Ini perbandingan harga yang cukup jauh, sementara posisi rakyat sampai hari ini masih dalam kondisi miskin seperti dahulu kala, sedangkan pencuri kayu ini menikmati hasilnya diatas kekayaan dan penderitaan orang asli Papua. Ini yang perlu ditertibkan kedepannya.

Siapapun yang ada dibalik pencurian kayu ilegal ini, apabila ada oknum-oknum aparat yang terlibat, maka DPRP akan mendorong pada intitusinya masing-masing untuk ditindak tegas. Pasalnya, dalam beberapa kali kunjungan kerja ke wilayah Keerom, pihaknya mendapati ada sejumlah oknum-oknum aparat yang terlibat dalam pencurian kayu ilegal tersebut.

“Langkah-langkah politik tetap kami ambil, jika yang membeck up pencurian kayu ilegal ini ada kekuatan yang besar dibelakangnya. Karena pada intinya rakyat pemilik kayu harus hidup sejahtera dari hasil hutannya sendiri,” tandasnya.

Dalam proses nantinya, langkah terakhir yang diambil adalah hasil curian kayu tersebut dilelang dan anggarannya dimasukan dalam penerimaan kas daerah. Bahkan trucuk kontainer, kapal pengangkut beserta perusahannya dicabut ijin usahanya.

Lanjutnya, pencurian kayu ini tidak hanya terjadi di wilayah Keerom dan Kabupaten Jayapura, namun, juga pencurian terjadi di wilayah Nabire dan lainnya, seperti kondisi ini diketahuinya saat dirinya melakukan perjalanan dari Nabire, Paniai, dan Waropen, Keerom kearah Pegunungan Bintang, serta Sarmi.

Soal dukungan anggaran, mengingatnya keterbatasan anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Papua dalam melakukan operasi penertiban, kata Boy Dawir bahwa dirinya sudah meminta kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Yan Yap L. Ormuseray, SH, M.Si agar segera mengajukan berapa anggaran yang dibutuhka, yang ini supaya pihaknya berbicara dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP, MH agar dapat memberikan dukungan anggaran pada APBD Perubahan 2015.

“Dinas Kehutanan Provinsi Papua sudah menunjukan kinerja yang baik dalam melindungi hak-hak masyarakat asli Papua, maka wajib kami dukung dalam anggarannya. Kalau SKPD lain tidak memberikan kontribusi nyata, ya anggarannya kami kurangi, namun SKPD yang memberikan kontribusi nyata seperti Dinas Kehutanan Provinsi Papua ini, perlu diberikan dukungan anggaran untuk operasi mereka kedepannya,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Yan Yap L. Ormuseray, SH, M.Si, menandaskan, tertangkapnya 4 kontainer kayu merbau ilegal tersebut merupakan hasil kerjasama antara Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Papua, dan SPORC BBKSDA Provinsi Papua yang di beck up Satuan Brimobda Papua, dimana 16 meter kubik kayu ilegal tersebut ditangkap pada Kamis, (18/2) pukul 02.00 Wit dini hari ketika melintas dari Keerom menuju Pelabuhan Jayapura.

“Kayu besi pacakan ini rata-rata panjangnya 2 meter, dengan ketebalan 15 Cm-18 Cm. Didalam satu kontainer kontainer ini diperkirakan 16 meter kubik kayu. Satu meter kubik kayu ilegal dijual di Jayapura Rp 5 juta dan di Surabaya Rp 8 juta-Rp 10 juta. Hasil hutan kayu yang diperoleh tidak sesuai dengan prosedur yang benar ini sangat merugikan masyarakat dan pemerintah,” terangnya.

Ditandaskannya, Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH selalu menyampaikan bahwa kegiatan para pelaku pencurian kayu ini sangat merugikan rakyat Papua dan Pemerintah Provinsi Papua, dan mereka (Pencuri kayu,red) turut memiskinkan orang Papua, karena hasil hutan yang harusnya dinikmati oleh orang asli Papua ini secara layak dengan mendapatkan harga jual kayu yang wajar, tetapi oleh para pencuri kayu ini menipu rakyat dengan membeli kayu dari rakyat dengan harga Rp 80 ribu-Rp 90 ribu meter kubik kayu.

Ditambahkannya, para pencuri kayu ilegal ini, memang memiliki dokumen resmi, namun dokumen mereka tersebut harusnya mereka mengambil bahan baku dari ijin yang sah. Dalam hal ini, mereka mengambil kayu dari perusahaan kayu atau IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) karena ada pembukaan lahan untuk kebun. Dan untuk kasus ini mereka mempunyai kontrak suplai bahan baku dengan PT. Batasan dan PT. Hanurata, tetapi mereka tidak mengambil kayu dari dua perusahaan itu, karena harga kayu pada kedua perusahaan dengan harga resmi pemerintah.

Akan tetapi mereka ingin mencari keuntungan besar, sehingga mereka membeli kayu dari masyarakat dengan cara menipu rakyat. Yang mana, modus yang dipakai oleh para pencuri kayu ilegal ini adalah mereka mereka memfasilitasi masyarakat dengan mesin Senso dan bensin, kemudian membeli hasil kayu dengan harga sangat murah.

“Pencurian kayu ilegal ini sudah sangat lama, namun kami baru bisa siapkan tim dengan baik yang bekerja jujur diatas tanah Papua ini baru bisa bergerak laksanakan operasi. Sekarang ini sudah ada 4 orang yang sedang kami periksa,” pungkasnya.(Nls/don/l03/par)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment