Papua Barat Deklarasikan Diri sebagai Provinsi Konservasi Hari Ini

Bumi Kita, Papua Barat 19 Oktober 2015

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com—- Pemerintah Provinsi Papua Barat semakin yakin untuk menjadikan Papua Barat sebagai provinsi konservasi. Keyakinan itu diwujudkan dengan menyiapkan Reperdasus provinsi konservasi, yang Sabtu pekan lalu, dilalui dengan menggelar workshop Raperdasus.

Sekda Papua Barat Nataniel Mandacan mengatakan, raperdasus tersebut disiapkan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan sumberdaya alam bagi generasi berikut, termasuk untuk memastikan kondisi lingkungan tidak rusak parah.

Berangkat dari keinginan itu, pada 2010, ia menyatakan, Bapedalda telah membuat sebuah kertas kerja ilmiah, namun ini tidak jalan karena ada banyak hambatan, baik dalam pemerintah Papua Barat sendiri maupun hal-hal lain. “Oleh karena itu kita mau melangkah untuk mewujudkan wacana ini (provinsi konservasi) supaya tidak menjadi wacana saja,” kata Nataniel.

Kepala Bapedalda Papua Barat Jack Manusaway dalam pengantarnya menyampaikan wacana provinsi ini memang sudah ada sejak 2009 hingga 2010, namun hal ini terkendala karena pemerintahan kala itu kurang memperhatikan masalah lingkungan hidup yang akhirnya diabaikan. “Isyarat lingkungan hidup dilupakan dalam konteks sosial ekonomi padahal isyarat itu sudah muncul dengan berbagai indikator yakni sungai yang kotor.”

Ia menyatakan pendanaan bidang lingkungan juga terlupakan selama 32 tahun ini. “(Jadi) mulai saat ini kita harus bangkit untuk menjadi contoh untuk NKRI sebagai deposit resource generasi kedepan,” kata Manusawai.

Sementara itu, pakar hukum STIH Manokwari Filep Wamafma menyampaikan usulannya bahwa untuk menjaga lingkungan di Papua Barat, pemerintah juga perlu merumuskannya dalam perda soal kurikulum lingkungan hidup, agar anak –anak generasi kedepan memiliki wawasan cinta lingkungan hidup.

Berikut 12 prinsip provinsi konservasi yang dirumuskan pemerintah Papua Barat MRPB, DPRPB, UNIPA, dan LSM Conservation International (CI), The Nature Conservancy (TNC) dan World Wildlife Fund (WWF) :
1. Menjaga kesejahteraan generasi provinsi Papua Barat dimasa depan dengan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan adil sejak sekarang.
2. Memastikan bahwa setiap rencana kegiatan/usaha yang memiliki potensi menghasilkan dampak lingkungan wajib melaksanakan analisis dampak lingkungan.
3. Melindungi hak-hak masyarakat hukum adat sumber daya alam dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan kearifan yang mereka miliki.
4. Mempromosikan dan mendukung penyelenggaraan investasi dan industri yang menerapkan praktek-praktek ekonomi rendah karbon.
5. Memastikan bahwa industri ekstraktif dan pembangunan skala besar menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan sungguh-sungguh.
6. Memastikan bahwa kawasan lindung dan kawasan konservasi serta kawasan lain yang memiliki keanekaragaman hayati dan nilai konservasi tinggi benar-benar melestarikan serta mewakili semua tipe ekosistem termasuk dengan menetapkan no take zones di wilayah perairan Papua Barat.
7. Memastikan bahwa mata pencaharian penduduk setempat di daerah pesisir, muara sungai, danau dan perairan lainya dilindungi, diberdayakan dan dilestarikan.

8. Melaksanakan pengelolaam Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu dari hulu sampai hilir, lintas wilayah pemerintah, dan lintas sektor untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan bencana lainnya

9. Merehabilitasi dan merestorasi wilayah hutan dan perairan yang telah terdegradasi serta mengoptimalkan upaya pemulihan lahan kritis dan perairan sesuai dengan fungsinya.

10. Membangun dan memelihara kesadaran dan budaya konservasi di semua lapisan masyarakat, khususnya melalui pendidikan konservasi di semua jenjang dan jenis pendidikan.

11. Memastikan bahwa setiap daerah perkotaan di Papua Barat memiliki ruang terbuka hijau dan atau hutan kota serta areal bervegetasi lainnya untuk memelihara mutu kehidupan yang baik bagi penduduk kota

12. Memastikan bahwa sampah dan limbah baik yang berasal dari rumah tangga maupun industri, tertangani dengan baik melalui pembangunan fasilitas yang memadai dan penegakan hukum yang konsisten, serta dikelola dengan prinsip-prinsip reduce, reuse dan recycle.

Penegasan Papua Barat sebagai provinsi konservasi akan digelar melalui deklarasi dalam peresmian kantor gubernur Papua Barat hari ini. Deklarasi juga dibarengi dengan pengukuhan Yayasan Kemitraan Jantung Konservasi Dunia yang sudah ditetapkan dengan akta notaris dibawah pimpinan mantan Menteri Perhubungan Fredy Numberi. |DINA RIANTI

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment