Legislator Ingin Dana Otsus Sesuai Jumlah OAP di Wialayah Adat

Admin Jubi Dec 17, 2015

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Emus Gwijangge menyatakan, pembagian dana Otsus Papua harusnya sesuai jumlah penduduk Orang Asli Papua (OAP) di wilayah adat di Papua.

Ia mengatakan, kebijakan Gubernur Papua, Lukas Enembe memberikan dana Otsus 80 persen ke kabupaten/kota sudah tepat. Hanya saja pembagiannya perlu disesuaikan dengan jumlah pendudukan OAP di setiap kabupaten di lima wilayah adat.

“Misalnya saja wilayah adat Meepago, di sana ada 10 kabupaten. Meepago enam kabupaten, Saireri lima kabupaten, Mamta empat kabupaten, dan Anim Ha empat kabupaten. Penduduk asli Papua terbanyak ada di wilayah adat Meepago,” kata Emus kepada Jubi, Kamis (17/12/2015).

Home content advertisement before tabbed

Menurutnya, wilayah adat yang penduduk asli Papua minim yakni Anim Ha dan Mamta. Katanya, di Anim Ha, sebagai besar penduduknya adalah warga transmigasi. Sementara dana Otsus diperuntukkan kepada orang asli Papua.

“Jadi saya pikir pembagiannya tak harus merata. Saya lebih setujuh kalau dana itu dibagi sesuai jumlah penduduk OAP disetiap wilayah adat atau kabupaten. Selain itu faktor sulitnya akses harus jadi pertimbangan. Misalnya kabupaten di wilayah Lapago, akses antar distrik saja ada yang hanya bisa ditempuh dengan pesawat berbadan kecil,” ucapnya.

Kata politisi Demokrat tersebut, hal itu akan disampaikan pihaknya dalam sidang APBD Papua 2016 lewat pandangan fraksi. Ia juga meminta DPRD kabupaten/kota manjalankan fungsi kontrol dan pengawasan. Jangan sampai dana Otsus hanya dinikmati para pejabat.

“Penggunaan dana Otsu situ harus benar-benar dimaksimalkan. Hingga kini masyarakat masih mengeluh. Padahal anggaran sudah diberikan ke kabupaten/kota. Jangan mengorbankan masyarakat. Kalau dana itu tak difungsikan dengan baik, lebih baik didata berapa jumlah OAP dan dana Otsu situ dibagi perkepala keluarga,” katanya.

Dalam rapat Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPR Papua, penggunaan dana Otsus di kabupaten/kota juga jadi sorotan. Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, kebijakan Gubenur Papua, Lukas Enembe sudah tepat, namun pimpinan di kabupaten/kota yang tak menjalankan perannya dengan baik.

“Perintah gubernur sudah jelas. Aspek prioritas dana Otsus 80 persen itu adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Tapi hingga kini hampir semua kabupaten di Papua gagal dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan,” kata Wonda beberapa hari lalu.

Ia mengingatkan bupati/wali kota tak memprioritaskan pembangunan infrastruktur dari dan Otsus 80 persen. Katanya, anggaran infrastruktur sudah cukup besar. Tak hanya bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi, namun juga APBN. (Arjuna Pademme)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment