Keputusan MRP 22 Juni 2015 Berisi Rekomendasi dan Resolusi

Sumber Berita: BintangPAPUA.com, Senin, 22 Jun 2015 00:00

KEPUTUSAN MRP TENTANG REKOMENDASI DAN RESOLUSI MRP TENTANG PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ORANG ASLI PAPUA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI PAPUA

Majelis Rakyat Papua dalam Rapat Pleno yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2015 telah menetapkan Keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor 11/MRP/2015 tentang Rekomendasi dan Resolusi Majelis Rakyat Papua tentang Perlindungan Hak Konstitusional Orang Asli Papua dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua. Keputusan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi perwakilan orang asli Papua yang melindungi hak-hak dasar orang asli Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Dalam konteks ini, salah satu tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua paling penting dan strategis adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat (1) huruf a yang berbunyi “MRP mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur” dan pasal 20 ayat (1) huruf f yang berbunyi “MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada Gubernur, DPRP, Bupati/Walikota dan DPRD, Kabupaten/Kota terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua” yang dalam penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa “kewenangan MRP ini termasuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon Bupati dan Walikota”.

Atas dasar kewenangan Majelis Rakyat Papua terkait dengan perlindungan hak-hak konstitusional orang asli Papua tersebut inilah maka Majelis Rakyat Papua menetapkan Keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor 11/MRP/2015 yang pada intinya berupa rekomendasi dan resolusi dengan substansinya sebagai berikut:

I. Rekomendasi:
1. Rekomendasi untuk Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah:
a. Segera merevisi Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Partai Politik dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi orang asli Papua dengan prinsip prioritas sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua;
b. Wajib segera berkoordinasi dengan Partai Politik untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dakam rangka pengutamaan orang asli Papua dalam hal rekrutmen politik pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua.
c. Pemerintah wajib segera menetapkan kebijakan khusus yang mengutamakan orang asli Papua dalam hal rekrutmen politik pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua dan wajib menugaskan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua untuk mendukung kebijakan perlindungan terhadap orang asli Papua dalam hal rekrutmen politik pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua.
d. Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memastikan dan menjamin penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang berjalan secara aman, tertib dan damai serta bebas dari rekayasa politik untuk terjadinya konflik sosial di Papua.

2. Rekomendasi untuk Komisi Pemilihan Umum agar segera melakukan perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 dengan memasukkan beberapa klausul baru yang mengatur tentang hal-hal substantive dan urgen sebagai berikut:
a. Tata cara dan mekanisme pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua, yang diajukan oleh komisi Pemilihan Umum kepada Majelis Rakyat Papua.
b. Kepastian pada tahapan mana Mejelis Rakyat Papua dapat memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua.
c. Penetapan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua terhadap bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua. Yang diajukan oleh Partai Politik sebagai salah satu syarat dalam hal pengajuan bakal calon.

3. Rekomendasi untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota agar segera membuat peraturan kebijakan dan petunjuk teknis yang mengatur tentang:
a. Tata cara dan mekanisme pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua. Yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Majelis Rakyat Papua;
b. Kepastian pada tahapan mana Majelis Rakyat Papua dapat memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua;
c. Penetapan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua terhadap bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua yang diajukan oleh Partai Politik sebagai salah satu syarat dalam hal pengajuan bakal calon.

4. Rekomendasi untuk Partai Politik:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dan sekaligus sebagai tindakan afirmasi bagi orang asli Papua dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua, agar segera membuat peraturan Partai Politik yang menetapkan:
a. Kewajiban bagi Partai Politik untuk mengutamakan orang asli Papua dalam hal perekrutan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua;
b. Menetapkan sebagai syarat yang harus ditaati oleh seluruh pengurus Partai Politik bahwa dalam rangka pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua, Prasyarat orang asli Papua menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh semua pihak;
c. Partai Politik memastikan tidak ada dualism dalam pengajuan bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua untuk mencegah terjadinya friksi dalam internal Partai Politik dan mencegah terjadinya konflik sosial dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua.

II. Resolusi:
1. Yang berhak mencalonkan dan dicalonkan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Papua adalah orang asli Papua yang ayah dan ibunya berasal dari rumpun ras Melanesia suku-suku asli di Papua.

2. Menolak calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang bukan orang asli papua sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu).
Majelis Rakyat Papua mendesak Pemerintah dan semua pihak terkait untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan secara taat atas Keputusan Majelis Rakyat Papua ini demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Negara hukum demokrasi Pancasila yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melindungi hak-hak orang asli Papua sebagai warga Negara Indonesia.

Jayapura, 16 Juni 2015

MAJELIS RAKYAT PAPUA
KETUA,

TIMOTIUS MURIB

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment