Kekayaan Papua Diberikan 100% Kepada Orang Papua

Tepat pukul 18:32 WIB, di TVOne menyiarkan Fahri hamzah mengeluarkan pernyataan yang sangat mengagetkan saya, Jhon Yonathan Kwano. Kagetnya bukan karena Freeport itu kaya, bukan karena Setya Novanto dia bela mati-matian. Bukan juga karena dia membela kepentingan DPR RI. Ia berbicara membela rakyat Papua dan hak-haknya, sepenuhnya. Ia menyatakan begini

Bila perlu semua kekayaan yang ada di tanah Papua diserahkan 100% kepada orang Papua, tidak ada yang dibawa ke Jakarta, sepanuhnya untuk Orang Papua. Itu lebih baik demi keutungan NKRI, daripada kita terus-menerus diancam dan kedaulatan kita selalu diganggu dengan alasan Freeport.

Saya nyatakan dengan terus-terang, bahwa pemikiran ini sama persis dengan pemikiran Abdurrahman Wahid, sang Presiden yang waktu itu mengizinkan orang Papua mengibarkan Bendera Bintang Kejora sebagai Bendera Budaya Papua, dan merubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Dengan tindakan ini sungguh memadamkan api yang sudah menyala-nyala untuk keluar dari NKRI.

Kalau saja itu tidak pernah terjadi, dan pada saat yang sama opini masyarakat internasional sudah secaera terbuka menyatakan mendukung kemerdekaan Timor Timur dan juga Wes Papua, sudah banyak wartawan asing lalu-lalang yang datang lewat NKRI maupun lewat Papua New Guinea menunjukkan hubungan NKRI – West Papua sudah ada pada titik-titik terendah.

Pada saat ini saya melihat kejadian-kejadian yang memperkuat kecurigaan saya bahwa “premanisme” dalam politik sementara ini sedang terjadi di Tanah Papua. Banyak orang Papua, khususnya kaum elit sibuk berdiskusi di atas meja dan di bawah meja dengan Freeport McMoran membicarakan bagaimana melepaskan Provinsi Papua dari NKRI, paling tidak Provinsi Papua dulu. Karena ada anggapan bahwa dengan melepaskan Provinsi Papua akan secara otomatis melepaskan Provinsi Papua Barat, yang pada gilirannya secara otomatis memecah-belah Indonesia menjadi beberapa negara.

Memang saya sadar ini spekaulasi berlebihan dari saya, tetapi teori konspirasi ke arah itu semakin mencekam dalam benak saya. Saya pernah mendengar salah satu orang, pejabat pemerintah di Tanah Papua pernah disambut James Bob Mofet dengan sambutan “Selamat bertemu pak Presiden Papua, eh, ….. Papua“. Beliau kemudian mengatakan,

“Sekang kami ketemu bapak sebagai …., tetapi apakah besok harus ketemu lagi sebagai ….? Lalu satu orang lian di sampingnya menyambung, ah tidak, besok harus kita ketemu sebagai Presiden Papua.”

Jadi mereka sudah beberapa waktu lalu memancing orang Papua dengan cara ini. Tetapi Moffet salah sangka, dia menyangka orang Papua masih sebodoh itu. Orang Papua sudah belajar, bahwa kalau tidak mau kena basah jangan bermain dengan air, dan kalau tidak mau terbakar tidak boleh main api. Entah tokoh Papua dipanggil Presiden atau Menteri, atau sebagai malaikat atau Tuhan, itu bodoh amat. Seperti yang telah saya tulis sebelumnya pada hari ini, pada intinya orang Papua menghendaki Freeport keluar dari Tanah Papua.

Tetapi jikalau saja NKRI begitu lihai, dan kalau memang orang Indonesia mendengarkan saran hamzah tadi, maka itu pemadam kebakaran yang jitu, sama dengan Gus Dur yang dulu memperbolehkan mengibarkan Bintang Kejora dan merubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Dengan politik menyerahkan hasil Tanah Papua 100% untuk orang Papua tetapi wilayah New Guinea bagian barat ini tetap sebagai NKRI, maka semakin kuat, semakin pasti, semakin terjamin masa depan NKRI sebgai sebuah Negara Kesatuan dari Sabang sampai Maroke.

Kalau tidak begitu, ancaman pecahnya NKRI menjadi beberapa negara saya sendiri melihatnya sebagai sesuatu yang bukan tidak mungkin. Dan dari sisi itu pernyataan NKRI Harga mati menjadi sebuah nafsu yang tidak berdasar, nafsu yang duniawi, nafsu yang tidak diwujudkan dengan tindakan yang dapat menggugah daerah untuk bersatu dengan NKRI dan membuat Jakarta untuk tetap kokoh berdaulat.

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment