Hukum Sosial dan Hukum Nasional Bekerjasama dalam Pengendalian Api di Chiang Mai

Pelajaran lain yang didapat dari menghadiri konferensi di Chiang Mai yang diselenggarakan oleh Universitas Chiang Mai ialah sebuah kerjasama yang erat antara Universitas Chiang Mai, Masyarakat setempat dan Pemerintah dalam menangani kebakaran yang sering terjadi di sejumlah tempat. Kami di Indonesia memang tidak pernah mendengar berita tentang kebakaran hutan selain dari kebakaran tahunan dan rutin yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan yang selalu mengganggu negara-negara tentangga dan kelihatannya seperti dipelihara begitu lama.t

Dalam kasus yang terjadi di Chiang Mai sangat menarik. Yang pertama, masyarakat atau suku-suku sekitar tempat yang sering terjadi kebakaran dikumpulkan, diberi pelatihan dan didirikan posko pengendalian kebakaran. Jadi, keterampilan yang diberikan bukan hanya cara memadamkan api yang sudah terbakar, tetapi terlebih ditekankan kepada bagaimana menghindari kebakaran.

Untuk tujuan menghindari kebakaran, maka banyak yang dilakukan, misalnya ditentukan dalam keputusan bersama para tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat di kampung-kampung bahwa di manapun terjadi kebakaran, entah siapapun yang membakarnya, itu tidak perlu dijadikan persoalan. Yang dipersoalkan dan ditekankan ialah, “Kebakaran jenis dan bentuk bagaimanapun itu, kalau itu terjadi dalam wilayah tanggung-jawab sebuah kampung, klen atau rukung wilayah, maka mereka-lah yang bertanggungjawab.”

Dalam dalam mengambil tanggung-jawab lingkungan dimaksud juga telah ditentukan, siapa saja yang harus mengambil inisiatif pertama kalau terjadi kebakaran di tempat masing-masing. Mereka yang bertanggungjawab sebagai pengambil inisiatif diangkat menjadi pegawai kehutanan daerah, tetapi mereka berasal dari klen dan kampung setempat sehingga ada perhatian serius dari para petugas.

Jadi, selain ada petugas yang diberi tanggungjawab, para petugas diangkat sebagai pegawai negeri, bertanggung-jawab secara hukum nasional, dan juga bertanggungjawab secara hukum sosial.

Hukum sosial berarti sanksi sosial. Ada ketentuan yang disetujuai bersama, misalnya kebakaran dimulai dari satu dusun, lalu menyebar ke dusun lain, dan penyebaran itu mengakibatkan kebakaran kebun atau hutan atau tempat tinggal, maka ada denda yang diatur di dalamnya.

Kemudian datanglah pemerintah, dan menyadari bahwa aturan yang ditetapkan di kampung lebih bermanfaat dalam memberikan efek jera terhadap kebakaran yang terajdi selama ini, maka pemerintah menyatakan dan mengadopsi aturan sosial setempat sebagai aturan tambahan untuk pemerintah. Pemerintah juga katakan, “Kalau ada pihak yang tidak mau membayar denda, atau tidak mau mengakui kesalahannya, padahal aturan sosial menyatakan bersalah, maka negara akan turun tangan dalam mengatasinya.” Sebuah pengaturan yang bijak dan komprehensif.

Bagaimana dengan pengaturan terhadap kebakaran yang sudah menjadi langganan Indonesia? Bagaimana pengaturan terhadap pembakaran, pembalakan, penghancuran lingkungan di Tanah Papua?

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment