Freeport Harus Prioritaskan Lokasi Smelter

Freeport Harus Prioritaskan Lokasi Smelter

Sumber: Selasa, 03 Februari 2015 08:12, BintangPAPUA.com

Yanni : Jika Smelter Tak Dibangun di Papua, Freeport Harus Angkat Kaki

JAYAPURA – PT. Freeport Indonesia seharusnya memprioritaskan pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan Smelter di wilayah Papua.

“Harus ada kepastian kapan Freeport mulai membangun Smelter, karena sesuai UU Minerba No. 4 Tahun 2009 Freeport telah membangun Smelter di Papua pada 2014 lalu. Jadi sebenarnya sudah terlambat,”

tegas Anggota Komisi C DPRP H. Ir. Rustan Saru, M.M., ketika dikonfirmasi Bintang Papua di ruang kerjanya, Senin (2/2).

Rustan Saru menegaskan, syarat utama pembangunan Smelter yakni harus ada lokasi lahan yang tersedia, transportasi, akses permodalan, tersedianya sumber daya listrik dan lain-lain.

Menurut Rustan Saru, dibutuhkan lahan yang luasnya ratusan hektar, bahkan ribuan hektar untuk membangun Smelter. Disamping itu, transportasi juga harus dibangun pemerintah untuk memudahkan akses pengiriman barang dari lokasi tambang ke pelabuhan.

Kemudian juga tentu akses modal perlu disiapkan, karena jika daerah tersebut telah dibangun Smelter, maka otomatis daerah itu berkembang sekaligus menjadi incaran pengusaha-pengusaha. Karenanya, setidaknya lembaga-lembaga perbankan baik pemerintah maupun swasta kemungkinan bisa hadir di lokasi tambang untuk membantu kemudahan akses pembiayaan.

“Dalam tambang bukan hanya Freeport yang hadir, tapi perusahaan-perusahaan lain juga ikut menunjang Smelter,” kata Rustan Saru.

Jika Freeport telah membangun Smelter, lanjut Rustan Saru, tenaga kerja yang terserap tentu mencapai puluhan ribu baik pada saat konstruksi mulai dibangun hingga kebutuhan tenaga kerja yang akan bekerja di Smelter.

Karenanya, terang Rustan Saru, pihak Freeport dan Pemerintah setempat mulai menyiapkan dan mendidik calon pekerja tambang, terutama anak-anak Papua yang berdomisili di lokasi tambang, sehingga mereka bisa mengambil bagian didalam membantu proses pekerjaan tambang.

Dikatakan dia, pembangunan Smelter di Papua adalah suatu kesempatan untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan PAD Papua yang cukup besar. Jika Smelter telah dibangun otomatis puluh triliun masuk ke Papua dalam bentuk PAD. “Sedangkan air permukaan yang dipakai untuk membersikan logam-logam ternyata Freeport menyetor kepada pemerintah berkisar Rp500 Miliar pertahun. Apalagi kalau sudah pabrik Smelter sudah dibangun PAD bagi Papua makin naik tajam,” ujar Rustan Saru.

Rustan Saru memaparkan, estimasi biaya pembangunan 1 unit Smelter membutuhkan biaya lebih dari Rp10 Triliun, belum termasuk biaya industri yang lain seperti pabrik semen, pabrik pupuk dan lain-lain. “APBD Papua tahun 2015 Rp12 Triliun. Berarti 1 APBD di Papua sama dengan 1 unit Smelter,” ucap Rustan Saru.

Sebelum Smelter ini dibangun, lanjut Rustan Saru, setidaknya DPRP harus mengecek rencana lokasi pembangunan Smelter itu sebagai akses perekonomian di Freeport. Selain itu, DPRP juga harus melakukan studi banding untuk melihat secara langsung Smelter yang telah beroperasi disalah-satu lokasi tambang. Hal ini sebagai pembanding, bila akan membangun Smelter di Papua, sehingga DPRP bisa mengawasi dan bisa mengontrol proses pembangunan Smelter dari awal sampai selesai, sehingga dapat menunjang aktifitas pertambangan di Freeport.

Freeport Angkat Kaki

Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Papua, yang juga sebagai Wakil Ketua III DPR Papua, Yanni, S.H., mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung apa yang menjadi kebijakan Gubernur untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (Smelter) di tanah Papua.

“Keinginan PT. Freeport untuk membangun Smelter di luar Papua, akan sangat merugikan kepentingan masyarakat Papua, dan hal ini menunjukan perusahaan tersebut tidak memiliki niat baik dalam memajukan pembangunan di Provinsi Papua sesuai Visi Misi Gubernur Papua yakni, Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera,”

kata Yanni kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (2/1).

Sesuai visi misi tersebut, maka diminta kepada PT Freeport Indonesia ada etikat baik agar pembangunan Smelter dilakukan di Papua, bukan di Gresik. “Jika Smelter tak dibangun di Papua, maka Freeport harus angkat kaki di areal itu, karena tidak memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat Papua, yang notabene SDA diambil di Papua,” katanya.

Jikalau memang ada alasan bahwa kekurangan tenaga kerja, pihaknya berpandangan bukan alasan untuk menyampaikan hal tersebut. “Kalau etika baik dari Freeport, maka apa yang menjadi keinginan rakyat Papua, pemerintah rakyat Papua bisa dipenuhi dengan baik,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah pusat agar ikut menekan PT. Freeport Indonesia yang rencana akan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di Gresik Jawa Timur. “Saya fikir pembangunan Smelter ini bukan hanya dari saya saja, akan tetapi hampir semua komponen di Papua menolak pembangunan Smelter di Gresik,” katanya.

Namun apabila Freeport tetap ngotot membangun smelter di luar Papua, maka komitmen Freeport untuk memajukan pembangunan dan perekonomian masyarakat Papua patut dipertanyakan.

“Pembangunan smelter ini harus menjadi bagian dari komitmen PT. Freeport dalam mensejahterakan masyarakat Papua, mengingat pembangunan smelter akan memberikan multiplier effeck kehidupan masyarakat,”

ucap Yanni.

Menurutnya, dari segi aspek ekonomi, smelter di Papua jika dibangun maka akan memberikan kontribusi pendapatan bagi Pemerintah Daerah, juga akan berdam pak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat serta penyerapan tenaga kerja lokal, sehingga pengang guran di Papua dapat teratasi.

Sementara secara sosial politik, masyarakat akan merasa benar-benar memiliki perusahaan tambang tersebut, dengan demikian berbagai permasalahan dan konflik yang terjadi selama ini dapat teratasi.

“Apapun pertimbangannya, sebagai perusahaan tambang terbesar dan telah beroperasi cukup lama di Papua serta mendapatkan keuntungan ekonomi yang begitu besar, tidak sepantasnya PT. Freeport membangun smelter di luar Papua. Ini bukan hanya sebuah pelecehan tetapi termasuk Penjajahan Ekonomi modern bagi masyarakat Papua,” tukas Yanni.

Untuk itu, tegas dia, Pemerintah Pusat wajib menekan PT. Freeport untuk membangun smelter di Papua. Ini saatnya Pemerintah Pusat menunjukan komitmen dan keseriusan terhadap kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Jangan lagi Pemerintah Pusat beralasan pembangunan smelter itu urusan Perusahaan bukan Pemerintah. Memang itu wewenang perusahaan, tetapi perusahaan tersebut sedang beroperasi dalam wilayah otoritas Pemerintahan Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, Yanni yang sudah 3 periode duduk di parlemen itu, menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi Pemerintah Pusat untuk tidak mendesak PT. Freeport membangun smelter di Papua. “Jika Freeport tetap ngotot untuk membangun smelter di luar Papua, sebaiknya Perusahaan tersebut angkat kaki dari Papua dan mencari lokasi tambang di daerah lain,” tegas dia.

Sambung dia, sebagai perusahaan yang beroperasi di Papua, PT. Freeport seharusnya ikut mendukung visi Gubernur Papua yaitu; Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Sebab Visi ini telah menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat Papua, termasuk seluruh perusahaan yang ada di Papua, sehingga PT. Freeport sebagai satu-satunya perusahaan tambang terbesar di Papua harus ikut mensukseskan visi dan agenda pembangunan, bukan malah menghambat dengan membangun smelter di luar Papua. (mdc/loy/don/l03)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment