Freeport Akui Sulit Bangun Smelter di Papua

Freeport Akui Sulit Bangun Smelter di Papua

Sumber: Senin, 02 Februari 2015 01:10, BintangPAPUA.com

Alasannya Waktu yang Diberikan Pemerintah Terlalu Singkat

Jayapura – Meskipun menuai banyak kritikan bahkan kecaman karena memilih akan membangun Pabrik Smelter di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, bukan di Papua, namun pihak PT. Freeport Indonesia sepertinya akan tidak akan terpengaruh lagi. Banyak alasan yang dikemukakan mengapa Freeport kesulitan membangun Smelter di Papua, salah satunya, karena waktu yang diberikan pemerintah sangat pendek.

Untuk itu Freeport telah menunjuk Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai tempat pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). Perusahaan ini lebih memilih Gresik daripada Papua.

Freeport harus membangun smelter karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) melarang perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia mengekspor bahan mineral mentah.

Pembangunan smelter itu pun harus memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian.

Lalu, mengapa Freeport memilih Gresik sebagai lokasi pembangunan smelter, bukan di Tanah Papua, padahal perusahaan tambang asal Amerika itu beraktivitas di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin kepada pers di Jakarta, Jumat (30/1), menyatakan bahwa pihaknya telah siap membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.

“Smelter kami siap betul ditentukan lokasinya di wilayah Jawa Timur, kenapa Jawa Timur? Karena perhitungan-perhitungan dari ‘visibility study’-nya yang cocok di Jawa Timur, infrastrukturnya dan sebagainya di Jawa Timur, poinnya di Gresik,” ujar Maroef yang menjabat Presdir PT Freeport Indonesia sejak awal Januari 2015.

Smelter Freeport di Gresik itu sudah harus dibangun mulai 2015 dan diperkirakan selesai pada tahun 2017, jika merujuk pada perjanjian yang ditandatangani Mei 2014, setelah Freeport menyerahkan uang jaminan pembangunan smelter sebesar 115 juta dolar AS.

Sebelumnya, saat menjabat Presdir PT Freeport Indonesia Rozik Boedioro Soetjipto mengaku kesulitan untuk merampungkan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) jika dibangun di Timika, Papua, sampai akhir 2016 jika dibangun mulai 2014.

“Kewajiban sesuai dengan PP akhir 2016 harus selesai, itu masalahnya, waktunya terlalu pendek untuk kita bangun di Papua, infrastrukturnya harus dibangun dan waktunya terlalu pendek,” kata Rozik.

Menurut Rozik jika merujuk pada regulasi yang ada, Freeport sangat sulit untuk membangun pabrik smelter di Papua karena limit waktu yang diberikan pemerintah Indonesia hanya 2,5 tahun.

Untuk membangun smelter di Papua, butuh waktu sekitar 4-5 tahun sehingga diperlukan kebijakan dari pemerintahan Presiden RI Joko Widodo untuk menambah waktu.

Menurut Rozik, jika harus tetap diwajibkan membangun smelter dalam waktu pendek, pilihannya di tempat yang sudah ada infrastruktur yakni di Gresik, Jawa Timur.

Jika harus tetap dibangun di Papua, Freeport butuh waktu panjang karena harus membangun infrastruktur dan mencari investor pendukung pengoperasian smelter, seperti pabrik semen untuk pengolahan limbah padat, dan pengolahan cairan yang berbahaya untuk lingkungan.

“Pasti memerlukan waktu yang lebih leluasa, pasti akan lebih lama dari waktu yang ditetapkan. Kami lihat dari sisi teknis demikian,” ujar Rozik.
Apalagi, dalam hitungan Freeport, jika membangun smelter di Papua maka biaya yang dibutuhkan mencapai 1,5 miliar dolar AS, termasuk dana pembebasan lahan yang akan menjadi lokasi pabrik.

Karena itulah Freeport lebih fokus membangun smelter di Gresik, Jawa Timur, meski harus berurusan dengan kecaman, kritikan, dan amarah berbagai pihak, terutama pemerintah dan masyarakat Papua.

Freeport akan membangun smelter di lahan milik PT Petrokimia Gresik, yang akan diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penggunaan lahan dengan Petrokimia.

Sementara itu apa pun alasan bagi Freeport untuk membangun smelter di Gresik ditolak habis-habisan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Gubernur tetap menghendaki smelter itu dibangun di Papua, yakni di Timika.

Gubernur Lukas mengatakan bahwa wilayah Timika ke depan dipersiapkan menjadi kawasan industri, bukan hanya ada smelter.
Selain pabrik smelter, kawasan industri Timika juga akan dipersiapkan untuk pembangunan pabrik semen, pupuk, ketersediaan tenaga listrik, dan lainnya agar harga-harga bahan bangunan dan kebutuhan pokok lainnya di Papua bisa turun.

“Kita mau ada kawasan industri yang terbangun di Papua karena selama ini semua barang produksi didatangkan dari luar Papua, terutama dari Makassar dan Surabaya. Akibatnya, anggaran belanja daerah sebagian besar dipakai untuk membiayai itu. Hampir 70 persen dari APBD Provinsi Papua dananya terserap ke luar,” ujar Lukas.

Oleh karena itu, pada saat renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia selanjutnya, Pemprov Papua akan memperjuangkan agar perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat itu harus membangun pabrik smelter di Papua.

“Nanti setelah 2021 pascaberakhirnya masa kontrak karya tahap II PT Freeport Indonesia, dia harus membangun industri smelter di Papua,” tegas Gubernur Lukas.

Selain itu, kata dia, proses renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia yang diperkirakan dimulai pada tahun 2019 harus juga mengakomodasi kepentingan-kepentingan rakyat dan pemerintah di Tanah Papua.

Sambil menunggu putaran waktu hingga sampai pada pembahasan renegosiasi kontrak karya Freeport, Gubernur Papua berupaya melakukan berbagai terobosan untuk menjalin kemitraan dengan investor luar negeri agar bisa membangun sebuah pabrik pemurnian tembaga dan emas di Papua.
Pemprov Papua, kata dia, akan menandatangani nota kesepahaman dengan Goldman Sachs, sebuah perusahaan perbankan Amerika Serikat, untuk membantu membiayai pembangunan pabrik smelter di Papua.

“Beberapa kali kami sudah lakukan presentasi dengan perwakilan Goldman Sachs yang ada di Indonesia dan dalam waktu dekat melakukan presentasi dengan perwakilan Goldman Sachs di Asia,” jelas Gubernur Lukas.

Mantan Bupati Puncak Jaya ini ingin menunjukkan kesan, jika Freeport masih enggan membangun smelter di Papua, akan “diadili” saat renegosiasi kontrak karya pada tahun 2019.

Selain itu, dia pun berupaya mencari donatur lain yang mampu membangun smelter beserta kawasan industri di Timika, Papua, mengingat niat membangun smelter harus sejalan dengan finansial yang memadai.

Untuk memperjuangkan smelter Freeport dibangun di Papua, Gubernur Lukas bersama para bupati di Papua menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (29/1) malam.

Dalam pertemuan itu, Lukas menyampaikan penolakan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia yang akan dilaksanakan di Gresik, Jawa Timur.
“Semua elemen Papua menolak smelter dibangun di Gresik. Papua ini bagian dari NKRI. Saya didampingi bupati-bupati di Papua bertemu Presiden. Kita sepakat menolak smelter dibangun di Gresik,” kata Lukas usai bertemu Presiden.

Warga Papua, kata Lukas, juga mempertanyakan alasan Presiden mengizinkan Freeport membangun smelter di Gresik dibanding di Papua.

Ia menyatakan bahwa jika tak dibangun di Papua, Freeport diminta keluar dari wilayah bumi Cendrawasih tersebut. Dia menegaskan jika dibangun di Papua, seluruh ekonomi masyarakatnya akan lebih merata dan meningkatkan masyarakat Papua.

“Kalau tak membangun di Papua, silakan keluar dari Papua. Seluruh sumber daya alam di Papua hutan, ikan, dan tambang untuk kesejahteraan Papua. Wajib hukumnya bangun di Papua,” tegas Lukas.

Pernyataan Gubernur Papua itu disikapi berbagai kalangan di Papua yang bertekad akan melakukan beragam aksi penolakan pembangunan smelter di Gresik dan akan “memaksa” Freeport bangun smelter di Papua.

Ketegasan Pemerintah Pengamat ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi Manado Agus Tony Poputra menginginkan pemerintah untuk dapat bersikap tegas terkait dengan PT Freeport sekaligus meningkatkan hilirisasi pertambangan di Tanah Air.

“Perpanjangan MoU pemerintah dengan Freeport memperlihatkan pemerintah telah tersandera oleh kepentingan perusahaan tambang tersebut,” kata Agus Tony Poputra dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, Jumat (29/1).

Menurut Poputra, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara secara jelas telah mengamanatkan larangan ekspor bahan tambang mentah yang ditindaklanjuti Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2013 yang efektif berlaku awal tahun 2014.

Akibatnya, banyak perusahaan tambang menghentikan kegiatannya dan menjadi dorongan bagi beberapa perusahaan telah membangun pabrik smelter agar dapat mengekspor produk lanjutan.

Ia menegaskan bahwa sesungguhnya ekspor bahan mentah sangat merugikan Indonesia. Selain kehilangan peluang lapangan kerja tambahan, kerugian ekonomis lain juga relatif sangat besar.

Selain itu, nilai produk sampingan dari proses lanjutan bahan tambang banyak yang benilai tinggi. Namun, di sisi lain nilai ekspor bahan mentah tambang itu sendiri umumnya rendah.

“Oleh sebab itu, penerimaan negara lewat pajak dan royalti relatif rendah dan negara lain menikmati nilai tambah dari proses lanjutan serta produk sampingan,” ujar Poputra.

Ia menyayangkan Freeport justru menunda pembangunan pabrik smelter dan meminta keistimewaan melakukan ekspor dalam bentuk konsentrat.

Hal senada diungkapkan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika yang menilai pemerintah tidak mempunyai ketegasan dalam menghadapi PT Freeport.

“Perpanjangan kontrak kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan PT Freeport untuk durasi enam bulan ke depan seharusnya tidak perlu dilakukan karena banyak hal yang diingkari oleh perusahaan asing yang mengeksplorasi tambang emas di Papua,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia memperpanjang nota kesepahaman (MoU) amendemen karya selama enam bulan ke depan sejak 25 Januari 2015.
Dengan demikian, Freeport tetap bisa meneruskan operasionalnya dan tetap mengekspor konsentrat.

Kendati demikian, sejumlah pihak menyangsikan Freeport akan serius membangun smelter jika pemerintah terus memperpanjang amendemen karya yang membolehkan ekspor konsentrat.

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, misalnya, mengaku belum menerima rencana pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau “smelter” milik PT Freeport Indonesia di wilayahnya, padahal pembangunan smelter itu sudah harus dimulai pada tahun 2015.

“Saya sendiri belum menerima rencana itu dan belum ada pertemuan apa pun. Saya hanya mendengar melalui berbagai teman yang ada di Jakarta,” katanya di Gresik, Kamis (29/1).

Wakil Bupati Gresik Muhammad Qosim malah menilai pembangunan smelter di wilayahnya masih sekadar “kabar burung” atau isu sebab belum ada pemberitahuan resmi kepada pemerintah kabupaten setempat.

Apakah itu berarti pemerintah dan rakyat Papua masih mungkin memaksa Freeport untuk membangun smelter di Tanah Papua? Atau, Freeport tetap pada pendiriannya membangun smelter di Gresik? D.Dj. Kliwantoro (ant/don/l03)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment