Ekonomi Kerakyatan ala MRP dan ala KSU Baliem Arabica

Hari ini situs papua.ws terbitkan artikel dari TabloidJubi.com tentang pelatihan Ekonomi Kerakyatan Perempuan Asli Papua. Dari sambutan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib tergambar dengan jelas tujuan penyelenggaraan seminar ini. Pertama, ada niat dari pihak-pihak tertentu menggolkan sebuah Peraturan Pemerintah di tingkat provinsi yang mengatur ekonomi rakyat Papua yang digalakkan untuk mengembangkan perempuan Papua.

Di samping tujuan utama ini, ada juga tujuan untuk agar perusahaan besar yang hadir di Tanah Papua memperhatikan produk dari masyarakat lokal untuk dimanfaatkan atau dikonsumsi.

Dari judulnya siapa saja akan berupaya memahami “apa wajah ekonomi kerakyatan untuk perempuan Asli Papua?” tetapi dari isinya setelah kita baca tergambar yang dimaksud hanyalah sebatas gerakan untuk menggolkan satu lagu Perda / Perdasus/ Perdasi tentang Ekonomi yang dijalankan oleh perempuan Papua.

Suara Alam dan Adat Papua berpendapat, Ekonomi Kerakyatan, yang khusus diarahkan kepada Perempuan Asli Papua haruslah jelas. Kita perlu menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk memperjelas apa yang kita maksudkan dengan dua hal: pertama, ekonomi kerakyatan dan kedua perempuan Asli Papua.

Pertama, Ekonomi Kerakyatan sering diartikan sebagai ekonomi berbasis rakyat dan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Ekonomi Kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945 Indonesia, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:

(1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. <https://www.facebook.com/permalink.php?id=149644278538222&story_fbid=152442208258429>

Tiga prinsip ini berbeda atau berhadapan dengan tiga prinsip ekonomi neoliberal, warna dari ekonomi kapitalis, dengan tiga prinsip juga, yaitu

(1) tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui; dan (3) pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang (Giersch, 1961)
<https://www.facebook.com/permalink.php?id=149644278538222&story_fbid=152442208258429>

Kedua pandangan memang bertentangan, terlihat saling bermusuhan, walaupun di ujung-ujungnya mereka berdua seibu-seayah, berasal dari satu kampung, sebahasa, sedarah-sedaging, dan tujuan mereka juga sama, menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur.

Saat kita berbicara tentang Ekonomi Kerakyatan Orang Asli Papua (EK-OAP), maka sebaiknya kita harus jelas tentang apa yang kita maksudkan. Apakah rakyat yang kita maksud di sini hanya bermaksud Orang Asli ataukah rakyat sebagaimana dimaksudkan dalam pandangan demokrasi sosial di atas?

EK-OAP apalagi Ekonomi Kerakyatan Perempuan Asli Papua (EK-PAP) haruslah jelas, apa yang kita maksudkan.

Menurut Jhon Yonathan Kwano, Direktur Utama PAPUAmawrt.com, sebagai pelaku bisnis entrepreneur yang baru tiga tahun terakhir berkarir di dunia usaha, khususnya entrepreneurship, dan sudah banyak membaca buku dan menimba pengalaman dari berbagai pihak di dalam maupun luar negeri (Khususnya Papua New Guinea dan Australia),

Ekonomi Kerakyatan untuk OAP jangan diartikan sebagai ekonomi yang dijalankan oleh OAP. Itu bukan Ekonomi Kerakyatan, itu namanya Ekonomi dan Bisnis Orang Asli Papua. Yang dibahas sebagai agenda MRP tidak menyangkut Ekonomi Kerakyatan, tetapi bagaimana menyambut globalisasi, atau mengatur bagaimana supaya mama-mama Papua terlibat ke dalam liberalisasi pasar, atau neoliberalisme yang berkembang di Tanah Papua. Jadi judulnya bukan Ekonomi Kerakyatan, tetapi Neoliberalisasi di Tanah Papua lewat Perempuan Asli Papua.

Akan tetapi kalau kita baca apa yang dicatat blog http://ekonomiprorakyat.blogspot.co.id/, maka

Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang digerakkan berdasarkan prinsip optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya teknologi, sumber daya permodalan, sumber daya manusia (pelaksana dan pakar) yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak.

Dengan prinsip ini, maka kita boleh sebut apa yang dilakukan oleh MRP sudah benar.

Walaupun begitu, dengan penambahan Perempuan Asli Papua dan penggodokan Rancangan Perda yang sedang dilakukan, ditambah dengan gambaran perkembangan liberalisasi yang terjadi di Tanah Papua sebagaimana disebutkan Ketua MRP memberikan kita kesan seperti komentar Kwano di atas maka kita menjadi ragu, apakah arah Perda nanti untuk menyambut proses liberalisasi Pasar di Tanah Papua, yang memang didorong oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi dan penguasa dunia saat ini, ataukah kita sedikit menahan arus globalisasi dimaksud dengan tindakan-tindakan real yang membantu orang Papua sedikit waktu mengambil nafas daripada terhempas dan terdampar oleh arus globalisasi yang mahadahsyat.

Menurut Kwano,

Yang harus dilakukan MRP bukan berupaya membuat Peraturan Baru, tetapi mengkaji dan memperkaya, mendalami dan memetakan UU Otsus No. 21/2001 dan menunjukkan apa saja yang harus dilakukan oleh Orang Papua, oleh Perempuan Papua dan oleh Pemerintah di Tanah Papua sehingga setiap saat kalau kita anggap ada masalah kita selalu mencari-cari kesalahan dan kekurangan pemerintah pusat dan daerah.

Kita sebagai orang Asli di Tanah ini  harus bertanya kepada diri sendiri mulai sekarang, “Apa sumbangan saya buat tanah leluhur dan bangsa saya: Papua? Jangan selalu tanya apa yang NKRI buat untuk tanah dan bangsa Papua? Itu paradigma berpikir yang tidak produktif, tetapi destruktif dan mandul. Perekonomian di Tanah Papua tidak jalan karena orang Papua sendiri malas tahu, terlalu berharap, sukanya menyalahkan bangsa lain (non-Papua) dan tidak progresif, tidak tekun, dan tidak punya visi yang jelas buat pribadinya, buat keluarga dan sukunya, buat bangsanya. Kita hanya berbicara mendapatkan kemakmuran lewat pintu kebijakan Pemerintah Indonesia. Ini paradigma dan mentalitas yang salah fatal.

Selanjutnya Jhon Kwano menyarankan agar

MRP berbicara lebih banyak tentang bagaimana orang Papua bersatu di dalam payung MRP, bagaimana MRP memimpin jalan membangun sebuah kebersamaan dalam berbisnis, bagaimana MRP menjelaskan hak-hak, kewajiban, peluang yang telah diberikan oleh peraturan-peraturan yang sudah ada, dan memimpin jalan untuk menggiring orang Papua secara keseluruhan bergotong-royong memanfaatkan peluang-peluang yang sudah tersedia lewat peraturan dan undang-undang yang sudah ada.

Harus ada pertemuan besar Orang Asli Papua menggali isi UU Otsus dan Isi dari Peraturan dan Undang-Undang yang sudah ada, lalu menggali potensi yang sudah ada di OAP, mengorganisir-nya dan menggerakkan perekonomian Masyarakat Orang Asli Papua.

Ekonomi Kerakyatan tidak sebatas dikerjakan oleh rakyat, tetapi harus jelas dengan prinsip dari gerakan ekonomi dimaksud, apakah berprinsip demokrasi ekonomi yang sosialis ataukah liberalisasi ekonomi yang kapitalis.

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment