Program transmigrasi ke Papua akan membuat warga lokal makin tersingkir

Sumber Berita: http://indonesia.ucanews.com, 05/11/2014

Rencana pemerintah pusat yang akan memberlakukan kembali program transmigrasi ke Papua melahirkan kekuatiran, dimana warga lokal akan makin tersingkir dan potensial melahirkan konflik pada masa depan di wilayah ujung timur Indonesia itu.

Sebagaimana dilaporkan media nasional, pada Kamis lalu, Marwan Jafar, Menteri Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang baru dilantik Presiden Joko Widodo mengatakan, ingin memberlakukan lagi transmigrasi, sebuah program yang akan mengantar warga dari daerah padat penduduk seperti Pulau Jawa ke daerah yang penduduknya masih jarang, termasuk Papua.

Ia mengaku bahwa ia akan melakukan langkah-langkah sosialisasi secara masif, seraya menambahkan bahwa ia akan bekerja sama dengan pihak TNI dan Polri demi menjamin keamanan sehingga warga transmigran merasa nyaman di daerah transmigrasi.

Namun, Cypri Jehan Paju Dale, seorang peneliti yang sejak 2010 melakukan riset tentang isu-isu sosial di Papua mengatakan, program transmigrasi akan memperparah proses peminggiran warga lokal di Papua.

Dale yang tahun 2011 menulis buku Paradoks Papua bersama imam aktivis Pastor John Djonga mengatakan, saat ini ada kecemasan di kalangan warga Papua melihat fakta orang non-Papua terus menjadi mayoritas di sana.

“Karena itu, rencana untuk mendatangkan lebih banyak transmigran baru adalah bagian dari persoalan yang akan memperparah konflik dan ketidakadilan di sana,” kata Cypri kepada ucanews.com.

Program transmigrasi di Indonesia berlaku sejak tahun 1950-an ketika Indonesia masih dikuasai Belanda. Pada era pemimpin otoriter Soeharto program ini terus digalakkan, demikian juga halnya pasca Soeharto jatuh tahun 1998.

Dale menilai, migrasi penduduk dari daerah lain ke Papua, termasuk lewat transmigrasi memicu terjadinya perubahan demografi, dimana warga lokal dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, dan sekarang jumlah mereka di bawah 50 persen dari total penduduk.

Menurut data sensus penduduk tahun 2003, perbandingan antara orang asli Papua dan non Papua adalah 52 persen dan 48 persen dari total jumlah penduduk Papua 1,9 juta jiwa. Namun, sensus penduduk 2010 menunjukkan orang asli Papua tinggal 49 persen orang asli Papua dan 51 persen warga non Papua dari total penduduk 2.833.381 jiwa.

Bahkan di beberapa tempat jumlah non Papua sudah jauh melampaui penduduk asli. Di Kabupaten Keerom, misalnya, menurut hasil sensus tahun 2010, penduduk asli Papua tinggal 40,64 persen. Sementara itu di Kabupaten Merauke, penduduk asli tinggal 37,34 persen dan di Kabupaten Mimika 41,36 persen.

Dale menegaskan, selain terjadi perubahan demografi, terdapat ketimpangan lain yang terjadi, di mana orang-orang non Papua mengusai pusat-pusat perekonomian seperti di kota, sementara penduduk asli Papua tersebar di pedalaman dengan fasiltas pembangunan yang minim.

“Proses dan manfaat pembangunan di Papua lewat otonomi khusus justru dinikmati oleh pendatang, walaupun secara formal disebut bahwa itu untuk orang Papua. Inilah yang kami sebut sebagai pembangunan yang dicaplok oleh pendatang”, tegas Dale.

Meski ada juga orang Papua yang ikut menikmati, tapi kata dia, itu hanya dari kelompok elit. “Sedangkan mayoritas orang asli hanya diatasnamakan, tidak mendapat pelayanan seperti yang digembar-gemborkan,” jelasnya.

Apa yang dikatakan Dale diakui oleh Aleks Esema, 50, seorang Kepala Suku asal Distrik Samenage, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua.

Ia mengatakan kepada ucanews.com via telepon, ada ketidakadilan yang mereka rasakan dengan banyaknya pendatang di Papua, termasuk yang masuk karena program transmigrasi.

Ia mengklaim, proses transmigrasi pada saat ini justeru membuat warga asli Papua semakin merasa tidak diperhatikan.

“Kami warga Papua tidak diberi apa-apa. Yang terjadi justeru para pendatang itu dimanjakan, diperlakukan istimewa”, kata ayah 5 anak ini.

Ia menegaskan, kehadiran para transmigran menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan warga Papua. “Kami sebagai pemilik tanah justeru tidak maju-maju,” tegasnya.

Pada Minggu lalu, rencana pemerintah pusat sudah mendapat tanggapan dari Gubernur Papua, Lukas Enembe. Gubernur yang merupakan orang asli Papua ini menegaskan sikapnya menolak rencana Menteri Marwan Jafar dan mengatakan, transmigrasi akan membuat orang asli Papua semakin tersisih dan menjadi minoritas di tanahnya sendiri.

“Pemerintahan Jokowi jangan bikin masalah baru di Papua. Kalau transmigrasi datang, imigran masuk dari berbagai pulau. Orang asli Papua akan tersisih dan menjadi minoritas dalam bertani dan menjadi miskin di tanahnya sendiri,” kata Enembe kepada wartawan di Jayapura.

Enembe mengakui, jumlah penduduk di Papua memang sangat kecil dibanding jumlah penduduk Pulau Jawa. Namun, kata dia bukan berarti pemerintah Papua menyetujui begitu saja program yang direncanakan pemerintahan baru Jokowi.

“Papua yang jumlah penduduknya kecil saja pemerintah belum mampu membuat mereka lebih baik, kenapa lagi harus didatangkan dari Pulau Jawa. Itulah sebabnya memang belum bisa didatangkan transmigrasi,” katanya seperti dilansir Tabloidjubi.com.

Butuh perhatian serius

Dale mengingatkan, invasi penduduk daerah lain ke Papua menjadi semacam mekanisme kolonisasi atau penguasaan wilayah dengan kebijakan kependudukan yang sistematis.

“Semacam pola menguasai dengan menduduki wilayah. Apalagi invansi manusia ke Papua bersamaan dengan sekuritisasi dan kontrol yang berlebihan, praktek penyiksaan yang menindas dan mengontrol orang Papua secara politik”,

katanya.

Pola berpikir macam itu, kata dia, tampak misalnya dalam pernyataan Menteri Marwan Jafar yang mengatakan bahwa kementeriannya akan bekerja sama dengan TNI dan POLRI untuk mengamankan Papua bagi transmigrasi.

“Bahkan ini lebih buruk dari penjajahan. Waktu Belanda jajah Indonesia, jumlah orang Belanda tidak lebih banyak dari orang-orang setempat di kepulauan Nusantara. Sekarang ini orang-orang Papua adalah minoritas di kota-kota provinsi dan kabupaten utama di Papua.”

Ia mengingatkan, kendati efektif mengkolonisasi Papua, kebijakan ini sangat berisiko dan menyimpan persoalan yang sulit dibayangkan akibatnya dari segi sosial di masa depan.

Karena itu, ia meminta Presiden Jokowi untuk melakukan moratorium transmigrasi ke Papua dan pada saat yang sama perlu dibangun mekanisme untuk mengatur invasi penduduk ke Papua agar orang Papua tidak semakin terpinggirkan dan menjadi asing di negerinya sendiri.

“Harus terus didorong pula kebijakan afirmatif terhadap orang asli Papua, terutama di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

Hal yang tak kalah penting, menurut dia, adalah realisasi dialog antara Papua dan Jakarta yang sudah lama didorong oleh berbagai elemen. “Dalam kerangka dialog itu, semua persoalan dibuka, ditaruh di atas meja untuk diselesaikan”, katanya.

Dialog, menurut dia tidak memaksakan frame lama yang membelenggu, misalnya merdeka harga mati atau NKRI harga mati.

“Sambil mengakui pentingan penyelesaian masalah sejarah yang kompleks, dialog diharapkan mampu membawa solusi yang transformatif atas soal-soal urgen di depan mata, di antaranya soal marginalisasi, minoritisasi dan ketidakadilan akibat transisi kependudukan yang problematis”.

Senada dengan itu, Pastor John Djonga mengingatkan, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktek transmigrasi selama ini.

Salah satunya, kata dia, terkait sikap pemerintah yang tidak menghargai tata cara yang dimiliki masyarakat Papua, terutama dalam hal pengambilalihan lahan untuk para transmigran.

Ia menjelaskan, tanah-tanah di Papua merupakan milik komunal, tetapi selama ini pemerintah hanya mendekati beberapa dari kepala suku, lalu memberi mereka uang untuk mendapatkan lahan.

“Padahal, itu adalah lahan milik bersama masyarakat. Ini yang membuat benih perpecahan di masyarakat juga kuat”, katanya.

Ia sendiri mengaku tidak menutup mata pada fakta bahwa ketimpangan yang terjadi antara warga asli dan pendatang terjadi karena para pendatang yang hadir ke Papua dengan intensi memperbaiki standar hidup, pasti memiliki motivasi lebih untuk berjuang keras, apalagi mereka umumnya memiliki keterampilan tertentu.

“Sementara warga Papua, masih terbiasa dengan pola hidup mereka yang masih tradisional. Akibatnya kesenjangan melebar,” katanya.

Tapi, ia menegaskan, situasi ini tidak boleh sepenuhnya menyalahkan warga Papua. “Sudah sekian lama warga Papua tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah”, katanya.

Menurut Pastor Djonga, transmigrasi tidak boleh dipaksakan. “Jangan sampai nanti, pemerintah justeru menyuburkan benih persoalan yang ada. Dan, para transmigran juga akan menanggung akibatnya nanti”, katanya.

Senada juga diungkapkan Ferige Uaga, 24, mahasiswi dari Universitas Cenderawasih. “Lebih baik pemerintah, mendengarkan dulu suara warga Papua, sebelum melahirkan kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya mendapat penolakan dari warga Papua,” katanya kepada ucanews.com.

Ia menegaskan, mungkin sejauh ini, warga Papua tampaknya biasa saja bersikap terhadap para pendatang, yang terus datang ke Papua.

“Tapi sebenarnya, ada luka yang terus dipelihara oleh pemerintah, yang lama kelamaan menjadi makin parah,” katanya.

“Sekarang, untuk menyembuhkan luka itu, stop dulu transmigrasi. Benahi dulu dengan tulus kehidupan warga asli Papua, agar tidak terus merasa dinomorduakan.”

Ryan Dagur, Jakarta

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment