Presiden Komit Percepat Pembangunan Papua

Jum’at, 28 November 2014 01:38, dari BintangPAPUA.com

Gubernur Papua Lukas Enembe menyerahkan pernyataaan dukungan pembangunan di Papua yang dimasukkan dalam sebuah Noken kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Andrinof ChaniagoJAYAPURA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago menyatakan, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ingin mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia demi meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, dalam melakukan pembangunan tentu keterbatasan. Namum, tak perlu kita bicarakan keterbatasan, tetapi bagaimana potensi dan tantangan itu yang kita harus hadapi. Tegas Andrinof Chaniago kepada wartawan usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Papua, Rabu (28/11) di Hotel Aston Jayapura.

Andrinof Chaniago mengatakan, bukan Papua saja yang alami keterbatasan dalam membangun infrastruktur, Nasional juga sama, bahkan Provinsi Bali yang sudah maju dengan dunia pariwisata saja masih alami keterbatasan.

Oleh karena itu, marilah kita melihat keterbatasan itu sebagai tantangan, dan kita bekerja dan mengelola keterbatasan itu. Bagaimana caranya kita sinergikan pembangunan pusat dan daerah, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berkualitas. Ujarnya.

Selain pembangunan infrastruktur, kata Andrinof Chaniago, Pemerintah juga akan fokus dalam sektor energy, sehingga pergerakan ekonomi di Papua bisa cepat maju. “Sektor-sektor strategis yang kita dorong, tak perlu banyak-banyak program, cukup satu atau dua saja, sehingga bisa selesai, baru kita kerjakan lagi program yang lain,” tuturnya.

Andrinof Chaniago juga berharap, pembangunan infrastruktur Papua bisa secepatnya di dorong. Dengan demikian, dirinya berharap Pemerintah Provinsi Papua kedepan jangan diam, tetap terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, agar apa yang kita kerjakan dapat diselesaikan dalam lima tahun kedepan.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan dirinya baru 1,7 tahun dipercayakan memimpin provinsi Papua, dan dirinya memulai pembangunan dengan perencanaan dan memperbaiki perencanaan yang selama ini memang banyak yang harus dibenahi, karena dari gubernur ke gubernur berbeda, Papua belum punya RPJMP dari penjabaran RPJMN, termasuk belum punya RTRW, mungkin dari gubernur ke gubernur mereka lupa, dianggap seperti itu.

“Sehingga saya harus mencari orang yang tepat untuk merancang ini agar menyelesaikan, dengan usaat dan lad. Bagaimana buat RPJMP dan RTRW. Kita sahkan RPJMP dan RTRW, sehingga arah kebijakan pembangunan Papua yang sudah dibuat bisa sama dengan pandangan yang sama arah kebijakan nasional yang disusun Kementerian Percepatan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas,”

tuturnya.

Gubernur sendiri mengakui jika Provinsi Papua sangat tertinggal, kemiskinan luar biasa, 31, persen secara nasional menempati urutan pertama. “Jika grafiknya ditarik, jauh sekali dengan provinsi lain, harapan hidup orang Papua sangat rendah sekali, provinsi ini jadi juara yang tidak baik disini, termiskin, terbodoh,dan lainnya,” ucapnya.

Dijelaskannya Papua harus memahami kondisi di Papua, karena sejak tahun 1969, tidak menikmati pembangunan dan sejak 1969 lebih mengenalkan nasonal building dan dijadikan DOM (Daerah Operasi Militer), sehingga identitas keindonesiaan dicari sehingga cukup banyak.

“1996 – 2001 masa transisi terjadi gejolak nasional dan lokal, muncul otsus dan kemerdekaan Kita mulai merasakan pembangunan nasional, pada tahun 2001 lahirnya Otsus, dimana kita dapat dana pembangunan khusus bagi Papua,” tuturnya.

Memang harus diakui gubernur, kebijakan perencanaan yang tidak tepat sejak Otsus, bagaimana mendesain anggaran secara baik untuk menjawab persoalan, tapi itu tidak, karena tidak ada perencanaan dan menata baik.

Ditahun kepemimpinannya, Gubernur menjelaskan dirinya membalik anggaran Otsus, 80 persen harus kembalikan ke kabupaten dan 20 persen di provinsi, sebelumnya dari tahun 2002 dimana 60 persen di provinsi sampai 2006, kabupaten hanya dapat 40 persen.

“Tapi 12 tahun tidak ada, memang kesalahan ada pada kita, saya rasa kebetulan pak menteri memang dari orang tua saya masih pakai koteka, sehingga keprihatinan, saya tidak ingin rakyat saya miskin. Oleh sebab itu, pola saya rubah, sehingga bupati harus memanfaatkan dana itu, agar keluar dari 5 K,” tuturnya.

Iapun percaya kehadiran menteri dan kepala Bappenas, memastikan program yang ia buat, sama dengan di Bappenas, sehingga mendapatkan penanganan khusus dan orang Papua bisa sejahtera, sehingga tidak ada orang Papua yang ribut.

Pembangunan nasional yang bapak pimpinan, bisa mendapatkan perhatian di provinsi ini, sehingga kami siap untuk mewujudkan itu,” ujarnya. (ds/don)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment