Penobatan Panglima Perang: Adat dari Mana itu?

Setelah saya terkejut melihat betapa “Mahkota Tanah dan Bangsa Papua” menjadi dipolitisir dengan dipakaikan kepada orang non-Papua, hanya karena jabatan dan posisi seseorang non-Papua dimaksud, kali ini saya dikagetkan lagi dengan sebuah prosesi “penobatan panglima perang oleh salah satu orang Papua yang menamakan dirinya sebagai Kepala Suku kepada Panglima angkatan bersenjata negara-bangsa modern”.

Pasti semua orang melihat peristiwa ini sebagai sebuah keniscayaan, melihatnya sebagai sebuah tindakan yang wajar dilakukan oleh seorang warga-negara terhadap pejabatnya. Tetapi kalau kita menempatkan kelompok Masyarakat Adat (MADAT) Papua pada satu sisi sebagai sebuah kesatuan sosial yang memiliki nilai, hukum, dan tradisi yang otonom, terpisah dan mapan sejak sebelum ada negara-bangsa modern, maka perbuatan “menobatkan seorang pejabat negara menjadi panglima perang oleh sebuah kelompok MADAT menjadi sebuah penghinaan di satu sisi, dan di sisi lain ialah pelecehan.”

Ia menjadi penghinaan, karena seorang Panglima Tentara sebuah negara-bangsa telah dianggap “kurang panglima”, “kurang lengkap”, “kurang pas”, dan kurang… lainnya sehingga seorang Kepala Suku dari MADAT harus berdiri dan “menobatkan” sang Panglima Tentara modern menjadi panglima perang. Panglima TNI bukan Panglima Suku, dan tidak dapat dinobatkan oleh sebuah suku mewakili ratusan ribu suku di Indonesia menjadi Kepala Perang.

Apa yang Sang Kepala Suku akan lakukan kalau dampak dari penobatan ini akhirnya orang Papua dibunuh oleh sang Panglima perang, seperti barusan terjadi di Nabire? Apakah Sang Panglima Perang juga diakui oleh suku-suku lain (240-lebih suku di Tanah Papua)? Apakah penobatan oleh satu orang yang menyebut dirinya Kepala Suku sudah cukup mewakili semua suku di Tanah Papua? Bukankah ini penghinaan, karena ia hanyalah lelucon dari Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat?

Saya harus meminta maaf kepada sang Panglima atas penghinaan yang dialamatkan kepada Panglima TNI ini. Tetapi kalau Pak Panglima sudah menganggapnya sebagai sesuatu yang baik, ya, maka saya yang minta maaf, saya terlalu berpikiran negartif.

Yang kedua ialah tindakan pelecehan. Ya, betul Sang Kepala Suku menyebut dirinya “Kepala Suku” tetapi tidak secara rinci menjelaskan dari “Suku mana”. Lebih dari itu, ia juga tidak menjelaskan “Apakah sukunya memang biasanya menobatkan orang siapa saja sesuka dia menjadi Panglima perang?” Atau lebih khusus lagi, “Apakah dirinya disebut atau menyebut dirinya karena ia dinobatkan oleh orang lain sebagai Kepala Perang atau Kepala Suku?”

Para Kepala Suku di seluruh dunia, dan secara khusus di masyarakat Melanesia TIDAK MENGENAL penobatan seseorang sebagai Kepala Suku. Kalau seseorang tidak pernah dinobatkan, maka apakah dia berhak atau berwenang menobatkan yang lain? Saya sebagai orang Papua melihat dengan jelas, hal ini melecehkan hargadiri dan martabat orang Papua, karena dengan perbuatan ini jelas menunjukkan orang Papua dengan mudah saja menobatkan siapa saja semau mereka, padahal yang bersangkutan sendiri tidak pernah dinobatkan. Sumber kekuasaan “penobatan” tidak pernah secara resmi diperoleh atau diberikan kepada sang Kepala Suku, tetapi kokh, tiba-tiba ia memiliki wewenang/ kekuasaan untuk melakukannya?

Aneh tapi nyata!

Walaupun begitu, di Negara Indonesia ini tidak banyak hal yang kita anggap aneh tetapi adalah fakta yang terpaksa kita harus terima. Terbanyak dari yang aneh-tapi nyata dimaksud barangkali ada di Tanah Papua. Silahkan berhitung sendiri!

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment