Komnas HAM: Putusan MK 35 Harus Dilaksanakan

Penulis : Aprila Wayar on November 25, 2014 at 23:10:15 WP, Editor : Victor Mambor, TabloidJubi.com

Jayapura, Jubi – Selama 69 tahun Republik Indonesia merdeka, tidak serta merta membuat Masyarakat Hukum Adat (MHA) merdeka.

“Masyarakat Hukum Adat di Indonesia terutama yang berada di kawasan hutan ‘dirampas’ secara massif dan sistematis oleh negara,” kata Banu Abdillah, Sekjen Komnas HAM dalam rilis yang diterima Jubi, Senin (25/11).

Menurut Banu, penertiban ijin konsensi kepada perusahaan-perusahaan skala kecil dan besar telah mengakomodir pengambilalihan tanah-tanah dan hutan-hutan adat. Situasi ini terpola di seluruh Nusantara dan dilegitimasi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 atau yang disebut Putusan MK 35 yang telah menguji Pasal 1 angka 6 dan beberapa pasal lain dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan angin segar di tengah dahaga ketidakadilan dan ketidakberpihakan negara terhadap masyarakat adat di kawasan hutan,” katanya lagi.

Lanjutnya, MK telah menegaskan, selama ini UU No. 41 Tahun 1999 telah salah secara konstitusional dengan memasukkan ‘hutan adat’ ke dalam ‘hutan negara’ atau hutan yang dimiliki negara karena putusan ini tidak cukup hanya dibacakan tetapi harus segera dilaksanakan dengan kebijakan implementatif untuk mengatur tentang pengakuan masyarakat adat atas wilayahnya di kawasan hutan, penetapan batas-batas wilayah adat dan mekanisme restitusi berupa langkah-langkah pemulihan masyarakat adat yang selama ini tanahnya dirampas ‘negara’ dan ‘non-negara.’

“Sebagai langkah mendorong terbitnya kebijakan implementatif, Komnas HAM melaksanakan Inkuiri Nasional. Pelaksanaan ‘dengar keterangan umum’ memungkinkan para pihak yaitu pemangku hak dan kewajiban melibatkan para saksi, saksi korban, saksi ahli dan para pemangku kewajiban beserta para pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran ini,” kata Sejen Komnas HAM ini lagi.

Pelaksanaan ‘dengar keterangan umum’ di Papua, Lanjut Banu merupakan pelaksanaan yang ketujuh dari delapan dengar keterangan. Sebelumnya telah dilaksanakan di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku dan Bali – Nusa Tenggara. Dengar keterangan umum terakhir akan dilaksanakan di Jakarta dengan sasaran Pemerintah Pusat.

“Kegiatan ini akan dimulai 26-28 November di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Papua. Tim juga akan melakukan kegiatan Penyuluhan HAM lain seperti pemutaran film dan diskusi publik dengan thema Hak Masyarakat Hukum Adat di Dalam Kawasan Hutan Paska Putusan MK 35,” tuturnya lagi.

Menurut Banu, ‘dengar keterangan umum’ akan dipimpin lima Komisioner Inkuiri Nasional yang berasal dari Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, Komnas Perempuan, Saut T. Situmorang; Pakar kehutanan, Hariadi Kartodihardjo; Pakar Hukum Internasional, Enny Soeprapto; Mantan Hakim Konstitusi, Achmad Sodiki. Kelimanya secara akademis dan keahlian memahami isu-isu HAM, masyarakat hukum adat, hukum agraria serta hukum internasional.

“Mereka akan memeriksa lima kasus terkait hak ulayat di kawasan hutan di Papua,” kata Banu dalam rilis tersebut.

Lanjutnya, kasus-kasus yang diperiksa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Tim sehingga dapat memberikan gambaran secara umum kepada publik tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Adapun kasus-kasus tersebut adalah Masyarakat Hukum Adat Keerom, Masyarakat Hukum Adat Wolani, Masyarakat Hukum Adat Yerisiam; Masyarakat Hukum Adat Malind dan Masyarakat Hukum Adat Wondama. (Aprila Wayar)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment