5 Kasus Pelanggaran Hak Ulayat Diperiksa

Rabu, 26 November 2014 05:19 dari BintangPapua.com

Dalam ‘dengar Keterangan Umum’ di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua

JAYAPUA — Lima kasus pelanggaran hak ulayat di Papua diperiksa 5 Komisioner Inkuiri Nasional dalam ‘Dengar Keterangan Umum’ melibatkan para saksi, saksi korban, saksi ahli dan para pemangku kewajiban beserta para pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak ulayat masyarakat hukum adat di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua, Rabu (26/11).

Masing-masing kasus masyarakat hukum adat Keerom, masyarakat hukum adat Wolani, masyarakat hukum adat Yerisiam, masyarakat hukum adat Malind dan masyarakat hukum Adat Wondama.

Peneliti Sajojo Institute Eko Cahyono, Staf Komnas HAM Banu Abdillah dan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat (Aman) Abdon Nababan, ketika menyampaikan keterangan pers terkait lima kasus pelanggaran hak ulayat di Papua di Aula Susteran Maranatha, Jalan SPG Waena, Selasa (25/11).

Dikatakan Eko Cahyono, dengar Keterangan Umum akan dipimpin oleh lima orang Komisioner Inkuiri Nasional yang berasal dari Komnas HAM Sandrayati Moniaga, Komnas Perempuan Saur T Situmorang, Pakar Kehutanan Hariadi Kartodihardjo, Pakar Hukum Internasional Enny Soeprapto dan Mantan Hakim Konstitusi Achmad Sodiki.

Menurut Eko Cahyono, kelima Komisioner tersebut secara akademis dan keahlian memahami isu-isu HAM, hak-hak masyarakat hukum adat, kehutanan, hukum agraria serta hukum internasional.

Para komisioner akan memeriksa 5 kasus terkait hak ulayat di kawasan hutan di wilayah Papua. Kasus-Kasus yang diperiksa didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan Tim sehingga dapat memberikan gambaran secara umum kepada publik tentang pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Papua.

Abdon Nababan mengatakan, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 (MK 35) yang telah menguji pasal 1 angka 6 dan beberapa pasal lain dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 merupakan angin segar di tengah dahaga ketidakadilan dan ketidakberpihakan negara terhadap masyarakat adat di kawasan hutan. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa selama ini UU Nomor 41 Tahun 1999 telah salah secara konstitusional dengan memasukkan “hutan adat” ke dalam “hutan negara” (hutan yang dimiliki negara).

Putusan MK 35’ tidak cukup hanya dibacakan, putusan ini harus segera dilaksanakan dengan kebijakan implementatif untuk mengatur tentang pengakuan masyarakat adat atas wilayahnya di kawasan hutan, penetapan batas-batas wilayah adat, dan mekanisme restitusi berupa langkah-langkah pemulihan masyarakat adat yang selama ini lahannya telah ‘dirampas’ oleh para pelaku baik negara maupun dan non-negara.

“Sebagai langkah untuk mendorong terbitnya kebijakan implementatif, Komnas HAM melaksanakan Inkuiri Nasional tentang hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan,” ujar Banu Abdillah.

Komisioner juga akan memeriksa berbagai pihak terkait lainnya yaitu para pengusaha dan pemangku kewajiban diantaranya adalah para Kepala Daerah, pihak Kepolisian daerah dan unsur Muspida lainnya di wilayah Papua.(Mdc/don/lo1)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment