Lama Diam, DAP Kembali Bersuara di Hari HUT Masyarakat Pribumi Internasional

Jayapura, 10/8 (Jubi) – Setelah sekian lama suara Dewan Adat Papua (DAP) tidak terdengar lagi. Kini dewan adat kembali bersuara lagi dalam perayaan hari raya masyarat pribumi internasional yang jatuh pada 9 Agustus 2013 kemarin.

“Setelah terdiam dalam waktu yang cukup lama, kami memutuskan untuk kembali kepada keputusan konferensi dewan adat Papua pertama dan kedua” kata Leonard Imbiri, sekretaris Umum DAP saat menyampaikan sambutan dalam acara peringatan hari pribumi nternasional pada Jumat,9 Agustus yang baru diperingati di Aula P3W Padangbulan, Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (10/8).

Dewan adat diam sejak peristiwa pembunuhan Opinus Tabuni pada perayaan Hari Masyarakat Pribumi Internasional pada 9 Agustus 2008. “Dewan adat Papua terdiam dalam waktu yang cukup lama akibat peristiwa yang dialaminya itu,”tuturnya.

Setelah refleksi, DAP memutuskan untuk kembali membangun aliansi dengan semua pihak. “Kami memutuskan untuk kembali membangun aliansi dengan semua pihak, karena perjuangan perlindungan hak masyarakat adat ini tanggungjawab semua anak adat,” ujarnya.

Kata dia, membangun aliansi bertujuan untuk mengajak semua pihak agar berbicara tentang pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat. “Makin banyak yang menyuarakan, maka itu makin baik,” ujarnya lagi. Leo berpesan, Dewan Adat Papua mengajak masyarakat adat mencintai makanan lokal. “Kita menghimbau, merayakan hidup ini dengan makanan tradisional,” katanya lagi.

Pesan lain datang dari pemimpin redaksi tabloidjubi.com, Victor Mambor. Dalam pesannya, Victor mengajak masyarakat adat tidak lupa memberikan nama tanah kepada anak yang baru lahir. “Nama tanah itu. Wajib karena itu menunjukan identitas orang Papua. Kalau tidak, anak kita akan kehilangan jati dirinya,” ujar Victor.

Anak yang kehilangan jati diri, menurut Victor, orang lain sulit mengenalinya. “Orang akan mengakui sebagai anak adat sekalipun baru datang di kampung leluhurnya, salah satunya dari nama tanah,” katanya. Nama itu menunjukan orang, tapi juga menunjukan negeri, tanah hak ulayat milik warisan leluhurnya.

Pesan berikutnya datang dari Kordinator KontraS Papua, Olga Helena Hamadi.”Kita pesan kepada pihak keamanan agar tidak lagi mencurigai perayaan-perayaan ini dengan prespektif lain. Kita harap prespektif itu yang harus dirubah,” harap Olga.

Menurut dia, prespektif dirubah untuk membangun aliansi bersama melindungi hak-hak masyarakat adat yang terancam. “Kita bangun aliansi perlindungan hak masyarat adat kalau merubah cara pandang atas perayaan seperti ini. Itu dulu baru bisa,” kata Olga.

Kalau tidak, menurut Olga, semua yang baik, yang tidak perlu, akan dicurigai kemudian, perayaan hari masyarakat pribumi demi kepentingan manusia diabaikan. “Ini kepentingan manusia itu yang harus kita pikir,” tuturnya.

Perayaan hari pribumi internasional kali ini di hadiri beberapa lembaga masyarakat. Masing-masing Dewan Adat Papua, Yadupa (Yayasan Anak Dusun Papua), Jaringan Kerja Rakyat (Jerat) Papua, Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Cipta (SKPKC) Fransiskan Papua, KPKC GKI Tanah Papua dan Tabloid Jubi. (Jubi/Mawel)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment